Partai Nasdem Gelar Konsolidasi Dan Sosialisasi Dukung BN Holik-Faisal Menjadi Bupati Dan Wabup Bekasi, Mustakim : Optimis 80 % Raih Suara

KABUPATEN BEKASI, IT - Dewan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Mustakim SH menggelar konsolidasi perkuat koalisi dengan mensosialisasikan pemenangan calon Bupati Bekasi BN Holik Qudratullah SE MSi - Faisal Hafan Farid SE MSi yang diusung empat partai pendukung diantaranya Gerindra, PKS, Nasdem dan PAN dengan mengundang 100 tokoh penting masyarakat Desa Satria Jaya khususnya dan Kecamatan Tambun Utara umumnya di Mustakim Centre, Kampung Bojong, Rt 01, Rw 04, Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, (29/09/2024) Malam.

Acara yang di mulai pada pukul 20:00 WIB tersebut dibuka dengan penyampaian awal langsung oleh anggota DPRD Kabupaten Bekasi 2024 dari Partai Nasdem, Mustakim SH selaku tuan rumah dengan memberikan pemantapan dan penyuluhan kepada 100 para tokoh penting yang hadir di lokasi tersebut.

"Jadi hari ini kalau pak Bupatinya besok Pak BN Holik, Masjid atau Mushala...Marbot khususnya itu akan ada honornya karena wakilnya PKS pak, dia memperhatikan kita, Visi-Misinya di bedah sama-sama, PKK dan Posyandu itu akan ada honornya juga..terus masyarakat apa?, masyarakat honornya satu..usulannya besok kita perbanyak pak...besok sudah Rtnya dapet gaji ya kan Rt dapet gaji usulannya sdikit baru tanya sama itu Rw, lha elu kan ude di usulin, berarti besok masyarakatnya tinggal diskusi sama pak Rw dan Rtnya untuk usulannya lebih banyak, karena dari Musrenbang itu penyerapan dari pak BN Holik itu Visi-Misinya sudah saya daftarkan di KPU, jadi kalau besok dia ( BN Holik-Red) tidak sesuai, bisa saya dari Partai Nasdem sedikit keras dengan dia (BN Holik-Red)," paparnya.

Terkait lama tak kunjung hadirnya sang Super Star BN Holik di lokasi nyaris membuat resah para tokoh yang hadir pada saat itu. namun berkat kepiawaiannya anggota DPRD Partai Nasdem tersebut yang mampu meredam suasanayang sedikit mulai panas menjadi sejuk kembali. 

"Saya mohon maaf sama bapak-bapak keterlambatan Pak BN Holik bukan keinginan saya dan juga bukan dari keinginan beliau tapi karena pak BN Holik ini lagi banyak jadwalnya," jelas Mustakim.

Dirinyapun mensiasati keadaan dengan memerikan semangat kepada para tokoh yang hadir saat itu dengan menyatykan suara semangat engajak ber Yel-yel slogan bersama-sama.Dimana kurang lebih hampir 2 jam anggota DPRD Partai Nasdem tersebut berpidato.

"BHF...Pemimpin Baru Bekasi Maju, Bupati Bekasi...BN Holik - Faisal, BN Holik Faisal...Menang Menang Menang," teriak Mustakim, sontak secara bersamaan para tokoh turut mengucapkan slogan tersebut.Seketika suasana semangat kembali menyelimuti.

BN Holik Tidak Komitmen Saya Tebas

Penyampaian berikutnya oleh ketua Relawan Tebas (Teman Bang Sarjan), Sarjan SH yang kala itu telah hadir di lokasi, guna mengisi kekosongan dengan berpidato menyampaikan hal yang lebih mendasar dan sedikit menohok.

"Nama relawan Tebas, namanya agak sedikit sangar tetapi sayanyakan manis..pak, saya hari ini menentukan sikap mendukung pak BN Holik tidak lain dan tidak bukan untuk membengun wilayah kita, khususnya wilayah Tambun Utara dan kita di Tambun Utara sudah punya perwakilan di DPRD," ujar Sarjan.

Lanjutnya,"Besok pak BN Holik terpilih, bapak bisa lihat tanggal 20 ada pelantikan Presiden...Presidennya dari Gerindra, kalaupun Gubernurnya gerindra terus Bupatinya Gerindra itu akan membawa dampak luas terkait dengan pembangunan ataupun Program Nasional ataupun Program  Provinsi bahkan banyak di terima oleh Kabupaten, karena APBD kita hari ini di angka 7,3 Triliun...itu belum masuk dari Pusat, coba kalau besok dilantik pak Prabowo dan BN Holiknya dari sama-sama gerindra...pasti banyak anggaran yang akan turun dari pusat ke daerah, kalau sama-sama Gerindra enak banget pak secara Pemerintahan, itu bukan lagi 7,3 Triliun bahkan mungkin sampai 8.5 Triliun, artinya dengan dana segitu pembengunan di Kabupaten Bekasi jauh lebih cepat dan jauh lebih maju," tuturnya.

"Yang saya minta komitmen dari Pak BN Holik adalah bapak mau gak dan berani gak bangun wilayah utara secara prioritas...saya mintanya begitu, saya cuma minta itu...saya gak minta yang lain-lain. Dan saya kasih tau..hari ini saya kemana-mana make duit sendiri pak...enggak minta dan enggak di suport...emang saya enggak mau minta dan saya juga kalau di suport sama dia (BN Holik-Red), saya mau tunjukin saya hari ini berjuang untuk pak BN Holik bener-bener untuk membengun Bekasi di tangan beliau pak, kalau saya boleh jujur...saya bantuin pak BN Holik kurang lebih satu bulan lebih saya sudah keluar duit hampir 700 juta pak, belain BN Holik saudara saya padahal bukan...tapi karena saya pengen Bekasi di pegang oleh orang bekasi yang mempunyai komitmen, yang mempunyai pengalaman dan yang mempunyai kualitas makanya saya ikhlasin pak, saya ikhlasin apa yang saya punya untuk Kabupaten Bekasi," beber Sarjan mengklaim.

"Mangkanya kalau dia (BN Holik-Red) setelah jadi enggak komitmen dengan janjinya pasti saya Tebas pak, wah saya enggak main-main dan itupun sudah pernah saya katakan ke beliau seperti itu dan dia jawab jangan galak-galak akh...bener pak karena saya sudah berkorban untuk beliau agar menjadi Bupati yang dapat memajukan Kabupaten Bekasi," tegasnya dengan nada tinggi.

"Kalau mau nurunin Bupati gampang pak..kita Demo aja terus...kalau lima kali Demo besar-besaran pasti akan turun juga yang penting alasannya jelas," tandas Ketua relawan Tebas, Sarjan SH.

Selain itu Sarjan juga menjelaskan tentang berbagai program unggulan dari BN Holik yang menjadi unggulan guna menandingi program-program para kontestan lainnya.

Kalau Jadi Pejabat, Jadilah Pejabat Yang Baik

Sementara BN Holik dalam penyampaiannya lebih memfokuskan diri pada Putra Daerah dalam memimpin dan membenahi daerahnya sendiri. Dirinya berkeyakinan bahwa Putra Daerah pun memiliki kemampuan dalam mengelola Kepemerintahan.

"Kalau ada yang deket orang Bekasi nyalon kenapa mesti yang jauh..bener gak?, emang gak ada yang bisa bocah Bekasi...kasih kesempatan gitu lho," teriak BN Holik di sambut riuh para tokoh yang hadir di lokasi.

"Mangkanya kita (Dirinya-Red) sampai meninggalkan Dewan Provinsi itu, tanya bu Sikom (Seraya menunjuk pada Dewan Provinsi dari Partai Nasdem, Siti Komariah) sekarang die Dewan Provinsi...gajinye gede..tuh die gegaruk, tapi bukan itu tapi saya harus bener-bener peduli pada warga kita Bekasi dan itu penting buat masa depan anak cucu kita ya kan. Jadi siapapun kita terbuka, hormat karena Bekasi bisa maju dengan kebersamaan semua. Tetapi kalau di mungkinkan ada bocah Bekasi yang di mungkinkan waktu, berikan ruang itu kepada saya...saya akan membuktikan," kata BN Holik.

" Kalau nantu ngomong doang tuh...kaga bener..lima taon jangan di coblos bener gak?..gitu aja kok repot,"imbuhnya bersemangat menui riuh para tamu undangan berteriak," Tebaas", "Nah itu bener Tebas mangkanya itu mati di Tebas..ha..ha..ha..tenang-tenang saja," kata mantan Ketua DPRD Kab.Bekasi.

"Jadi apa yang menjadi harapan masyarakat utara, Bekasi wilayah utara dimungkinkan ini di mekarkan segala macem. Saya enggak keberatan...pak mohon maaf..satu Kabupaten dari pusat setahu saya dulu waktu kunjungan ke Batang Jawa Tengah, itu 900 Milyar dari pusat, mangkanya di jawa itu jalannya bagus segala macem dan tanahnya enggak terlalu luas, karena pinter-pinter juga, kalau di mekarkan-mekarkan dananya itu 900 Milyar per Kabupaten, kebayang gak kalau kita di pecah dua jadi 900 Milyar dengan 900 Milyar tapi kalau tidak di mekarkan hanya 900 Milyar, itu salah satu bukti," ungkap mantan anggota DPRD Provinsi 20 hari.

"Kalau ada yang bertanya BN Holik kalau terpilih jadi Bupati Bekasi masyarakat Utara ngotot mau di mekarkan setuju gak?...saya setuju," tegasnya.

"Kalau bicara kekuasaan berarti saya enggak setuju...enak aja nanti izin di anu...aturan masuk ke kantong gua misalkan...berarti ke yang laen, kalau sudah di mekarkan. kalau begitu dia otaknya apa..otaknya berjiwa usaha bukan pengabdian untuk memakmurkan masyarakat," terangnya.

"Contohnya Banten dulu belon ada Propinsi, Propinsinya Jawa Barat...kumuh...mohon maaf enggak terlalu keurus. Wilayah banten setelah di mekarkan menjadi Propinsi, Tanggerang Selatan, Lippo Karawaci segala macem langsung melejit..Cilegon dan segala macem kenapa?, karena lebih terpokus dalam hal pemekaran berarti tingkat kepeduliannya kemajuan pejabatnya juga waktunya terukur sehingga terkonsentrasikan pada waktunya ada dana di mungkinkan di kelola dengan tepat dengan kesungguhan terbukti menjadi maju, itu buktinya," tuturnya.

'Dibekasi ini kalau ada Bekasi Utara yang di mungkinkan...ya di mungkinkan karena ada banyak figur-figurnya ada Bu Sikom ada Tebaas tau Tebaas,,teman dang Sarjan..itu di mungkinkan kenapa...cikal bakal suatu daerah yang terkonsentrasi dalam pengelolaan yang lebih mendalam sehingga saya kalau di mungkinkan harus bertanya...setuju, karena tujuan saya ingin beribadah membangun kemajuan, kemaslahatan, kemakmuran, kenapa kalau ulama beribadah denga syiar islam menjadi guru ngaji dan terus berdakwah...orang yang agamanya dalam, tapi seperti kita-kita ini yang tidak tau tidak jawab, dengan apa kita beribadah..maka kalau jadi pejabat jadilah pejabat yang baik," pungkas Calon Bupati Bekasi, BN Holok Qudratullah SE MSi.

Optimis 80% Meraih Suara di Pilkada Kabupaten Bekasi

Disisi lain Tim pemenangan BN Holik - Faisal sekaligus anggota DPRD Kab.Bekasi dari partai koalisi (Nasdem-Red) yang juga sebagai tuan rumah menguraikan tentang kegiatan tersebut serta pandangannya terhadap sosok Calon Bupati Bekasi BN Holik Qydratullah secara ke Partaian maupun pribadi.

"Secara ke partaian memang kita sudah berkoalisi dan kalau secara pribadi saya melihat kualitas BN Holik ini sudah terjaga dan sudah benar-benar bisa melakukan sebagai ketua DPRD. Dia sudah melakukan beberapa yang sudah di nikmati eksekutif itu, tentunya ya harus disadari oleh eksekutif dan masyarakat itu harus tegas," ungkapnya.

Mustakim menilai sosok seperti BN Holik dan Faisal adalah para tokoh yang memiliki track record jelas dan mumpuni di dalam mengelola kepemerintahan berdasarkan berbagai pengalaman di bidang pengawasan kepemerintahan maupun

"Menurut penilaian saya BN Holik ini memangadalah tokoh Bekasi yang memang sudah waktunya beliau ini memimpin karena di wakili juga pak wakilnya BN Holikini, beliau ini dari PKS ini kita lihat memang sudah pernah menjabat di DPRD Provinsi, tentunya dengan Visi dan Misi yang kita akui bahwa kita ketahui beliau itu sangat membantu masyarakat kabupaten bekasi. Ada beberapa dorongan yang tertinggal pada zamannya pak Sa'dudin hari ini di dorung kembali oleh Visi-Misi beliau, itulah yang membuat kami tertarik," ungkapnya.

"Secara pribadi pada sosok BN Holik dan Faisal ini adalah tokohKabupaten Bekasi yang memikirkan Kabupaten Bekasi," imbuhnya.

Komparasi dengan para kandidat lain yang turut berkontestasi dalam Pilkada Kabupaten Bekasi 2024.

"Saya rasa pak BN Holik lebih berkualitas dari yang lain, berdasarkan beliau sudah  memimpin menjadi anggota DPRD dan bahkan dia menjadi ketua DPRD dan saya melihat beliau di Partai Gerindra ini memang beliau sangatlah...ketok palunya pada waktu itu di nikmati juga oleh eksekutif," jelasnya.

"Akhirnya koalisi kami itu mengharapkan bagaimana caranya mendorong pak BN Holik itu dan pemimpin baru ini di kabupaten Bekasi butuh wajah baru," sambungnya.

Terkait penilaian tersebut hanya bertolok ukur berdasarkan Visi dan Misi saja atau memang termasuk dalam kinerja yang di lakukan oleh BN Holik selam dirinya mengimplementasikan jabatannya sesuai dengan Tupoksinya.

"Kinerja dan Visi -Misi beliau itu sangatlah terang, sangatlah menyatu dan memang saya lihat Visi-Misi beliau itu untuk Kabupaten Bekasi dan kinerjanya itu sangat tegas sebagai Ketua DPRD pada masanya itu. Apalagi dia meninggalkan masa jabatan dia menjadi anggota Propinsi. Saya rasa beliau itu sangat tertantang dan sangat luar biasa dengan meninggalkan jabatan dia sebagai anggota dewan provinsi untuk menjadi Bupati Bekasi, Kalau untuk masuk kualifikasi beliau sudah sangat dan beliau memang sosok itu dan sangat pantas untuk bertanding di kontestasi Kabupaten bekasi ini," papar Mustakim.

"Dan saya sangat optimis pada BN Holik ini dapat meraih suara sebanyak 80 % di Pilkada Kabupaten Bekasi ini...optimis," tutup Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Nasdem, Mustakim SH.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Calon Bupati Bekasi BN Holik Qudratullah, Anggota DPRD Jabar oartai Nasdem, Siti Komariah, Ketua Relawan Tebas beserta Jajarannya, 100 tokoh masyarakat Desa Satria Jaya dan Kecamatan tambun Utara serta para simpatisan.

(Joggie Lambretta) IT

Kecamatan Tamara Gelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Dalam Pilkada 2024 Tingkat Kecamatan

KABUPATEN BEKASI, IT - Rapat Pleno Terbuka di gelar Kecamatan Tambun Utara terkait "Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Tambun Utara" di ruang Aula Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (11/09/2024) Sore.

Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Tambun Utara beserta Muspika Kecamatan, Ketua PPK, Ketua Panwascam, Perwakilan Polsek Tambun, Perwakilan Koramil, Perwakilan Para Paslon Kontestan, Perwakilan Partai Pendukung, PPS, PKD dengan para jajarannya masing-masing.

Dalam penyampaiannya Camat Tambun Utara menegaskan bahwa kegiatan tentang rapat pleno tentang data hanya untuk hari ini saja dan setelah ini sudah tidak ada rapat data yang akan di persoalkan lagi oleh para kontestan dan Partai pengusung terhadap pihak KPU (Dalam hal ini PPK dan Panwascam) untuk wilayah Kecamatan Tambun Utara.

"Setelah ini sudah enggak ada rapat-rapat data...jadi kalau mau ribut, sekarang ributnya," tegas Camat Najmudin dengan nada tinggi, sontak membuat gaduh suasana rapat Pleno, .. "Ribut data maksudnya,"sambung Camat berkelakar, membuat suasana bertambah riuh," Bukan berantem," tambahnya.

"Sekarang pengalaman , ketika nanti data sudah keluar, ributnya di hari H, rekan-rekan Partai baru komplain karenakan Kontestan berceloteh..kok data saya enggak masuk, kok saudara saya enggak masuk...berarti ketika rapat Pleno seperti ini berarti enggak jeli, mangkanya rapat terbuka ini kalau bisa rekan-rekan peserta Pemilu mudah-mudahan jeli dalam melihat data pemilih, adakah dari kesesuaian temen-temen yang belum terdaftar..nah ini sekarang sebelum disahkan, apakah ada yang kelewat," tutur Camat Tamara.

Camat Tambun Utara juga membandingkan hasil dan cara kerja para Penyelenggara Pemilu di Indonesia dengan negara lain yang dinilainya sangat jauh berbeda bagaikan Bumi dan Langit.

"Kalau di Amerika pemilih Demokrat dengan pemilih Republik itu sudah terdata...jelas KTAnya, kalau kitakan yaah..temen Partai Politik kan enggak lengkap, ya, PDI langkap? tanya Camat pada perwakilan Partai PDIP," Sampai ke tingkat ranting, ya Wow Muantap pak...pinjem dong," kelakar Camat seraya tertawa,"Di kita itu begitu ya, beradministrasinya bukan menjadi hal yang keseriusan, makanya ributnya selalu di akhir, tapi kalau Partai punya data pembanding, punya data yang kongkrit tentang pemilih..itu enak tuh tiktok kannya, sama penyelenggara sama Panwas sama PPK, lagian kita tidak pernah melakukan itu..kita terimanya rilisnya terima beres, terima beres udah hasilnya...mental calo kita mah..kan gitu, terima beres udah bagi aja yang penting beres udah bagi kursi...delapan enam gitu..akhirnya negara yang merasa diatas angin..itu yang pertama," papar Najmudin.

Lanjutnya," Yang kedua Demokrasi adalah salah satu pilar dari kita bernegara, jadi kalau Demokrasi kita enggakkan  berarti tifdak ada pemimpin, Founding Father kita nyatakan bahwa Demokrasi yang kita lakukan ini adalah Demokrasi yang sekarang pemilihan langsung, itu semenjak reformasi 1988-1999, pemilihan Bupati dan Gubernur sampai Presiden pun langsung..itu kemauan masyarakat kita, dulu dibawah 99 Pemilihan Bupati cukup di DPRD, bahkan banyak Gubernur dan Bupati ditunjuk oleh Presiden...sekarangkan sudah bebas, nah ketika kebebasan di berikan oleh negara sudah kita raih, jagalah Demokrasi ini sebaik-baiknya sekarangpun mohon maaf, ya..saya tahu di berita itu ada 41 kotak kosong, kadangkan biaya Demokrasi itu mahal...Bullshit kalau biaya Pilkada itu enggak pakai uang..mangkanya daripada mereka sia-sia akhirnya kotak kosong sampai 41 jadi tidak asing lagi, 41 kotak kosong inikan berarti absurb...Demokrasi kok tidak ada lawan tandingnya, kalau kalah dengan kotak kosong berarti demokrasi kita belum berjalan dengan baik, berarti tingkat aksessibilitas pemimpin itu tidak diterima oleh masyarakat...nah jangan sampai di Kabupaten Bekasi seperti itu..kita alhamdulilah masih ada 3 Calon yang mau bertarung, yang mau mengorbankan jiwa raganya dan harta bendanya dan keluarganya untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Bekasi ini...siapapun yang menang itulah Pemimpin kita," beber mantan Lurah Bahagia itu.

"Kita jaga Demokrasi khususnya di Tambun Utara sara kondusif, sara elegan, tadi saya lihat Ketua PDI, Ketua PKB dan Nasdem ongkoh-ongkoh aja dia kongkow, masyarakat mah disuruh berantem...dia mah kongkow-kongkow betiga-tiga, ya orang-orang Partai mah kongko itulah negara kita gitu," terangnya.

"Yang terakhir, kita Pemerintah lagi-lagi mensuport setiap kegiatan untuk ke pemiluan apalagi ini Pilkada yang sangkut pautnya ada dengan kami-kami, jangan kita di asumsikan atau anak buah saya atau Desa saya bahwa ngeblok ke salah satu pihak..jangan, mana buktinya...jangan ada tuduh-tuduhan, jangan ada Playing Victim bahasa kerennya..ini ada Panwas, jadi jangan seolah-olah kita ini milik salah satu kelompok, kita ini Pemerintah berada di tengah-tengah netral, kita akan mensuport habis jalannya Pikada Pilgub ini berjalan dengan baik dengan sukses, Demokrasi niscayakan kemenangan mayoritas terhadap minoritas...ketika mayoritas menang yang minoritas nunggu lima tahun lagi bertanding," tuturnya.

"Nah kita Pemerintah garda terakhir, apalagi TNI-Polri gak punya hal pilih..gak bisa dia..kalau saya (Camat-Red) masih ada. Hak pilih TNI-Polri gak boleh kalau istrinya boleh jadi jangan di jauhin juga Polisi itu anaknya tiga lagi..begitu, nah Pemerintah terdiri dari Muspika ini ada TNI, ada Polri, ada Pemerintahan Desa , ada BPD, ada KUA dan yang lainnya itumah cuma suport aja, jangan kita saling stigma bahasa kerennya Cawe-cawe salah satu calon, kadang ada yang mancing-mancing...bapak kemana?, saya mau ke Proyek, saya mau ke Tambun, jadi jangan kita di pancing-pancing, di tanya-tanya...kita On The Track. Kita buktikan kemaren Pilpres kita enggak pernah mengintervensi Penyelenggara kiri-kanan ataupun temen-temen Partai. Kita lurus-lurus aja, ya, selamat berprenoria , berdemokrasi ria mudah-mudahan Tambun Utara kondusif sampai selesai pemilihan," tutup Camat Tamara, Najmudin.

Pengawasan Perubahan Data Dan Cari Aman

Sedangkan Ketua Panwas Tamara mengatakan dalam penyampaiannya bahwa," Hari ini di Bawaslu sedang rapat terkait dengan sengketa daftar pemilih, lagi rapat itu kita sudah persiapan artinya memang dasar dari Bawaslu itu adalah bukan lagi melakukan penindakan yang lebih maju tapi lebih memajukan bagaimana pencegahan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang ada di Pemilu," ungkap Yatin.

"Saya sekali lagi cuma mau mengingatkan atau memberi saran kepada PPK dalam sambutan saya ini mohon izin buat PPK. Adapun saran perbaikan yangkami maksud adalah selaku teguran, ini beda dengan rekomendasi...jadi ketika kita merekomdasi nanti itu ada aturan yang memang di langgar, tapi ini saran perbaikan...mungkin kita untuk mencegah terjadinya pelanggaran," sambungnya.

"Yang pertama itu terkait dengan tanggapan, beberapa tanggapan dari masyarakat tolong di akomodir dan tentunya temen-temen Partai peserta bisa memahami persoalan-persoalan ketika tadi Pak Camat singgung terkait dengan tetangganya kaga ke pilih atau kaga  masuk di data pemilih. Nih saya harapkan agar bisa berkoordinasi juga ke Panwas biar sama-sama kita bantu untuk di masukkan ke daftar pemilih," ucapnya.

"Yang kedua terkait dengan pemetaan dan saya harapkan temen-temen terkait dengan pemetaan TPS saya harapkandari PPS bisa memberikan titik koordinasi untuk TPS...itu temen PPK saya harapkan itu karena pertama kita tadi itu pemetaan. Pemetaan kerawanan baik kerawanan banjir atau bencana dan lainnya yang kedua itu, yang ketiga itu terkait dengan artinya transparansi temen-temen sebagai Penyelenggara. Adapun bukan berarti selama ini belum transparan temen PPK atau PPS, alhamdulilah kami merasakan transparansi yang luar biasa. Tapi untuk dalam hal ini kami memberikan saran itu ya mungkin ketika nanti pelaksanaan untuk rekap nanti ada tanggapan-tanggapan dari temen-temen PKD ya silahkan dan saya mohon maafapabila dalam hal pelaksanaan pengawasan di DPSHP ini kurang maksimal," tuturnya.

"Ya karena lagi-lagi tahapan di pemutahiran data ini selalu berubah-ubah...ya memang saya juga sudah berkoordinasi dengan PPK dan tidak lain dan tidak bukan hasilnya memang kita singkronkan hampir selalu berselisih sedikit, karena tadi itu ada faktor dan laporan juga di temen-temen PKD ada yang meninggal, saya minta sih tolong di foto juga batu nisannya selain informasi yang ada, tapi memang betul ampe kita dapet informasi ini, ya artinya temen-temen PKD ini terbuktikan dia bisa ketika ada yang meninggal langsung di informasikan secara foto ditempat kejadian orang yang meninggal. Jadi jelas temen-temen PKD tidak membohongi kami di tingkat Kecamatan dan yang kedua juga temen PKD selalu berkoordinasi dengan PPS. Alhamdulilah hubungan selama ini tidak ada masalah, jadi di bawah aman diatas lebih aman lagi kita...jadi kita sama-sama cari aman," tandas Ketua Panwascam, Yatin.

Rapat DPSHP Dan Peningkatan Partisipasi Pada Pilkada 2024

Sementara Ketua PPK Tamara menerangkan dalam penyampaiannya, bahwa,hasil rapat pleno terbuka DPSHP sebagai modal dasar dan acuan bagi DPT.

" Sesuai dengan PKPU Nomor 2 Th 2024 tentang  tahapan dan jadwal bahwa di tentukan pada tanggal 11 September 2024  atau hari ini yaitu Rekapitulasi Terbuka Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan.Rapat Pleno terbuka DPSHP ini nanti sebagai modal, sebagai dasar, sebagai acuan untuk penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang akan di langsungkan pada tanggal 14 September nanti di KPU Kabupaten Bekasi. Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor.799 tentang penyusunan daftar pemilih bahwa DPSHP ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan-tahapan Pilkada 2024, harapan besar saya bahwa, apa yang sudah temen-temen PPS lakukan ini menjadi data yang berkualitas data yang komprehensif, data yang bisa di pertanggungjawabkan pada saat Pilkada nanti sehingga berkolerasi pada tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Tambun Utara," ujar Hermawan.

Ia juga berharap bahwa, apa yang telah PPK kerjakan dapat meningkatkan  animo masyarakat untuk berpartisipasi didalam menyemarakkan Pilkada 2024 Kabupaten Bekasi umumnya dan Kecamatan Tambun Utara khususnya.

"Karena berbicara Pilkada, kita Tambun Utara umumnya Kabupaten Bekasi punya PR terkait dengan tingkat partisipasi, kalau di Pemilu kemaren Kabupaten Bekasi memiliki partisipasi masyarakat sekitar 80%, Pilkada 2017 terakhir itu tingkat partisipasi se Kabupaten Bekasi hanya 61%, artinya ini menjadi tantangan bagi kita sebagai Penyelenggara bahwa, kenapa di Pemilu tingkat partisipasi tinggi sedangkan di Pilkada tingkat partisipasi sangat rendah, begitu," ungkap Ketua PPK Kecamatan Tamara.

"Nah harapan saya kedepannya bahwa, apa yang kita tetapkan hari ini, apa yang sudah kita kerjakan hari ini, itu bisa menjadi peningkatan partisipasi masyarakat khususnya Kecamatan Tambun Utara pada Pilkada 2024 nanti," pungkas Hermawan.

(Joggie) IT

Kerugian Negara Mencapai Rp. 337 Juta, Polres Simalungun Serahkan Tersangka Korupsi Dana Desa Purwodadi ke Kejaksaan Negeri

SUMUT, IT – Polres Simalungun kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas tindak pidana korupsi di wilayahnya. Pada hari Selasa, 20 Agustus 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, Tim Unit Tipidkor Polres Simalungun yang dipimpin oleh IPDA Antnyus Hutahayan, melaksanakan serah terima tersangka dan barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Nagori Purwodadi, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun. Tersangka yang diserahkan adalah Haryo Guntoro, mantan Pangulu Nagori Purwodadi, yang menjabat dari tahun 2016 hingga 2022.

Dalam keterangannya Ketua Tim Unit Tipidkor Polres Simalungun mengatakan bahwa," Serah terima tersangka dan barang bukti (tahap II) dilakukan di dua lokasi, yakni di Kantor Kejaksaan Negeri Simalungun dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pematang Siantar. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Laporan Polisi Nomor: LP/A/02/I/2024/SPKT.RESKRIM/Polres Simalungun/Polda Sumatera Utara tanggal 22 Januari 2024, serta Surat dari Kejari Simalungun nomor: B-3161/L.2.24/Fd.1/08/2024, yang menyatakan bahwa berkas perkara tersangka Haryo Guntoro sudah lengkap (P-21)," terang IPDA Antnyus Hutahayan pada Wartawan (20/8/2024).

Lebih lanjut Ia memaparkan bahwa," Tersangka Haryo Guntoro, yang kini berusia 53 tahun, diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana desa Nagori Purwodadi tahun anggaran 2021. Berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Simalungun, ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 337.103.749. Anggaran yang diterima oleh Nagori Purwodadi pada tahun tersebut berjumlah Rp. 697.016.000, ditambah dengan sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 58.326.773. Namun, karena ketidakmampuan tersangka dalam menyusun laporan realisasi penggunaan dana desa tahap pertama, Nagori Purwodadi hanya menerima dana desa tahap pertama sebesar Rp. 415.306.120," paparnya.

Sedangkan barang bukti yang diserahkan bersama tersangka ke pihak Kejaksaan Negeri Simalungun meliputi sejumlah dokumen penting terkait penggunaan Dana Desa. 

"Di antaranya adalah satu exemplar Peraturan Nagori Purwodadi No. 04 Tahun 2021 tentang APBNag Purwodadi tahun anggaran 2021, dan satu exemplar Peraturan Pangulu Purwodadi No. 01 Tahun 2021 tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT tahun anggaran 2021. Selain itu, barang bukti juga mencakup laporan transaksi rekening bank BRI milik Nagori Purwodadi periode Januari 2021 hingga Maret 2022, serta berbagai laporan pertanggungjawaban terkait penyaluran BLT-DD, pengadaan handphone, insentif kader posyandu, insentif kader pembangunan masyarakat, dan pelatihan pemberdayaan perempuan,"tutur IPDA Antnyus Hutahayan.

Sementara Kasat Reskrim Polres Simalungun, AKP Ghulam Yanuar Lutfi, menjelaskan bahwa penyerahan tersangka dan barang bukti ini adalah langkah penting dalam proses penegakan hukum terhadap kasus korupsi yang merugikan keuangan negara. 

"Ini adalah bentuk keseriusan kami dalam menangani setiap laporan masyarakat terkait tindak pidana korupsi. Kami berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak agar lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan negara, terutama dana desa yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

"Setelah proses serah terima, tersangka Haryo Guntoro resmi berada dalam penahanan pihak Kejaksaan Negeri Simalungun untuk proses hukum lebih lanjut," ujar AKP Ghulam Yanuar Lutfi.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasidik Pidsus) Kejari Simalungun, Fathur Rozi, S.H., yang menerima tersangka, menegaskan bahwa pihaknya akan segera mempersiapkan berkas dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan. 

"Kami akan segera melimpahkan kasus ini ke pengadilan untuk proses persidangan. Kami berharap kasus ini bisa segera tuntas dan pelaku bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya," ujar Fathur Rozi. 

Kasus korupsi Dana Desa ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh Aparatur Desa di Simalungun untuk lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran. 

"Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, diharapkan kasus serupa tidak terulang dan Dana Desa bisa benar-benar bermanfaat bagi Pembangunan dan Kesejahteraan masyarakat di Nagori Purwodadi dan Daerah lainnya," tutup Kasidik Pidsus) Kejari Simalungun.

Dalam proses serah terima ini, turut hadir beberapa anggota Unit Tipidkor Polres Simalungun, yakni AIPDA Ronald Purba, BRIPKA Jamotin Purba, BRIPKA Budi Harahap, dan BRIPKA Jefri Siagian. Mereka memastikan bahwa semua proses administrasi dan hukum berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

(Ucok) IT

Bertajuk 'Nusantara Baru Indonesia Maju', BNPP Menggelar Upacara HUT Ke-79 RI di Kawasan Perbatasan Negara

JAKARTA, IT – Guna memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bakal menggelar upacara bendera di kawasan perbatasan negara pada Sabtu (17/8/2024) mendatang. Upacara bertajuk “Nusantara Baru Indonesia Maju” tersebut bakal dipimpin oleh sejumlah pejabat dan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BNPP serta sejumlah kementerian/lembaga terkait.

Para pimpinan tersebut di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo, Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Togap Simangunsong, Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Restuardy Daud, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sugeng Hariyono, serta Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Yusharto Huntoyungo.

Pimpinan lainnya yakni Pelaksana Tugas (Plt.) Staf Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Rochayati Basra, Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media Kastorius Sinaga, serta Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Suhajar Diantoro.

Kemudian ada pula Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Sekretariat Kabinet (Setkab) Purnomo Sucipto, Deputi IV Kemenko Polhukam Rudy Syamsir, dan Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP/Plh. Sekretaris BNPP Robert Simbolon. Pejabat lainnya yakni Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Makhruzi Rahman, dan Kelompok Ahli (Pokli) BNPP Ali H. Bogra.

Dalam keterangannya, Plh. Sekretaris BNPP Robert Simbolon menjelaskan, para pimpinan itu bakal menjadi inspektur upacara (Irup) di 13 lokasi PLBN dari 15 PLBN yang tersebar di kawasan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelaksanaan kegiatan itu, kata dia, bakal dirangkaikan dengan Gelar Pangan Murah (GPM) di kawasan PLBN yang bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan pemerintah daerah (Pemda) setempat.

“Pelaksanaan peringatan HUT ke-79 RI ini terdapat dua PLBN yang belum dipilih sebagai lokasi pelaksanaan upacara, karena kedua PLBN tersebut masih dalam tahap awal pengoperasian,” ujar Robert dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Kedua PLBN tersebut yakni PLBN Labang di Kabupaten Nunukan dan PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau. Kedua PLBN tersebut berada di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Robert mengimbuhkan, pelaksanaan upacara di 13 PLBN ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan semangat “Membangun dari Pinggiran” sebagaimana program Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di 13 PLBN ini juga merupakan simbol dan sarana untuk meningkatkan rasa persatuan, kesatuan, dan kepedulian terhadap perbatasan sebagai bagian integral dari negara,” pungkas Robert.

(Irfan) IT

Dinilai Sangat Merugikan Kliennya, Kantor Hukum Ulung Purnama & Partners Layangkan Surat Somasi Pada Redaksi Media Cakra Buana

JAWA BARAT, IT – Kantor Hukum Ulung Purnama & Partners yang diwakili oleh Advokat Ulung Purnama, S.H., M.H., telah mengirimkan surat Somasi kepada Pimpinan Redaksi salah satu Media Online terkait pemberitaan yang dianggap selain merugikan kliennya, dr. Arif Kurnia, M.A.R.S., Direktur RSUD Kabupaten Bekasi, juga dinilai tidak masuknya pemberitaan tersebut dalam karya Jurnalistik namun hanya berupa Opini Menghakimi dan Penyesatan Berita. (10/8/2024).

Dalam keterangannya Kantor Hukum Ulung Purnama & Partners menegaskan bahwa,"Somasi ini diajukan menyusul artikel berjudul "Gerombolan Pejabat atau Penjahat Kabupaten Bekasi Menggila Rampok Uang Negara Belum Tersentuh Hukum" yang dipublikasikan pada Sabtu, 3 Agustus 2024 kendatipun berita ini dirilis pada Sabtu 19 Agustus 2024," terang Advokat Ulung Purnama, S.H., M.H. pada Sabtu (10/8/2024).

Dalam muatan isi somasi tersebut, perwakilan dari Kantor Hukum Ulung Purnama & Partners, Ulung Purnama S.H., M.H. menekankan bahwa.

"Pemberitaan yang ditayangkan oleh mediadakrabuana.id cenderung tendensius dan menuduh kliennya sebagai bagian dari "Gerombolan Pejabat atau Penjahat Kabupaten Bekasi" yang diduga merampok uang negara. Saya mengingatkan bahwa sebagai insan pers, dalam hal ini mediacakrebuana.id seharusnya mengedepankan etika jurnalistik dalam memberitakan suatu peristiwa agar informasi yang diterima masyarakat benar-benar sesuai dengan fakta," tekannya.

"Kata-kata seperti "Pejabat dan Penjahat" serta "Merampok Uang Negara" yang digunakan dalam judul berita tersebut dinilai memiliki konotasi negatif dan dapat merusak nama baik kliennya. Selain itu, penggunaan istilah "Merampok" yang merujuk pada Pasal 365 KUHPidana dinilai tidak tepat dan menyesatkan karena menuduh kliennya sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan,"ungkap Ulung Purnama. 

Terkait dengan dugaan pelanggaran Perbup Bekasi mengenai insentif yang diterima saat cuti besar, Ulung Purnama menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan kesalahan administrasi yang telah diperbaiki.

"Direktur RSUD Kabupaten Bekasi, dr. Arif Kurnia, telah mengembalikan kelebihan pembayaran sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yaitu sebesar Rp194.370.946 pada 13 Mei 2024 dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp15.721.600 pada tanggal yang sama," jelasnya.

Dengan pengembalian tersebut, Ulung Purnama menegaskan bahwa masalah ini seharusnya sudah selesai. Namun, Media Online tersebut justru dinilainya telah memberitakan hal ini tanpa melakukan konfirmasi dan klarifikasi yang memadai kepada kliennya, yang dinilai melanggar etika jurnalistik. 

"Oleh karena itu," tegasnya,"Kami meminta agar mediacakrabuana.id  segera memberikan hak jawab dan hak koreksi terhadap pemberitaan yang dinilai keliru tersebut."

Lanjutnya," Somasi ini juga merujuk pada Kode Etik Jurnalistik, khususnya angka 3, 4, 10, dan 11 yang mengharuskan wartawan untuk memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi, serta memberikan hak jawab dan hak koreksi yang proporsional," tandas Ulung Purnama.

Dalam penutup Surat Somasi tersebut, Ulung Purnama menekankan bahwa, adanya unsur Tindak Pidana yang mengacu pada pencemaran nama baik yang masuk dalam UU ITE.

"Penutup somasi ini menegaskan bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh mediacakrabuana.id dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik dan fitnah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)," pungkas Kuasa Hukum Direktur RSUD Kabupaten Bekasi, Ulung Purnama, S.H., M.H.

(Red) IT

Sumber : Kepala Pers Jawa Barat Kantor Hukum Ulung Purnama & Partners, Haris Pranatha, Humaniora

Ketum Gercin Indonesia Sayangkan Anggota DPD RI Filep Wamafma Laporkan Paul Finsen Mayor Dan Alvarez Kapisa ke Polda Papua Barat

JAKARTA, IT - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (DPN Gercin Indonesia) Hendrik Yance Udam sangat menyayangkan Filep Wamafma (FW) Anggota DPD RI 2019-2024 asal Papua Barat. Dimana melaporkan Paul Finsen Mayor (PFM) Anggota DPD RI Terpilih 2024-2029 asal Papua Barat Daya dan Aktivis Papua Barat Alvarez Kapisa (AK).

HYU sapaan akrabnya menilai, Filep Wamafma sebagai anggota DPD RI dan juga sebagai anak adat papua tidak elok melapor PFM dan Aktivis Papua AK di Polda Papua Barat. Dimana laporan untuk PFM terkait percakapan di media sosial WhatsApp (WA) dan kritikan AK di media online kepada FW yang dianggap mengaku, "Saya adalah OPM".

"Sangat tidak elok dan tidak pantas FW melaporkan PFM dan AK hanya soal kritikan di ruang publik (red-masyarakat) langsung lapor polisi. Pesan saya persoalan ini adalah hanya urusan garam dan vetsin di dapur atau istilahnya masalah di darat jangan di bawa ke laut," ucap HYU kepada media, Kamis (1/8/2024) di Jakarta.

Menurutnya, kita harus dewasa dalam menyingkapi dinamika politik demokrasi, serta harus tampil sebagai tokoh kenegarawanan yang elegan berpihak kepada rakyat. Untuk itu kata HYU, jangan sedikit-sedikit lapor polisi dan memainkan politik playing victim seolah jadi korban.

"Saya sangat berharap demi kesejahteraan masyarakat yang ada di 6 provinsi di tanah Papua. Diharapkan, Bung FW, Bung PFM dan Bung AK untuk duduk bersama-sama dan berdamai. Sehingga kejadian lapor ini tidak menjadi isu-isu liar di tengah masyarakat ,yang bisa berdampak negatif pada pembangun di Tanah Papua," harapnya.

Mewakil Ormas Gercin Indonesia yang baru merayakan HUT ke 5 pada 27 Juli 2024 di Restoran Handayani Prima Jl. Raya Matraman 49 Jakarta ini,  Saya sangat sayangkan mental politik  Bung FW selaku Anggota DPD RI 2019-2024 dan terpilih lagi untuk periode 2024-2029.Yang mana belum memiliki mental kenegarawanan atau belum dewasa berpolitik dan berdemokrasi.

"Bung FW jangan alergi dengan kritikan publik, sebab publik berhak melakukan kritikan kepada tokoh pejabat yang adalah wakil rakyat. Kalau tidak mau dikritik jangan jadi pejabat Publik," sindir HYU.

Menurutnya lagi, bagaimanapun Bung PFM dan Bung AK sedang mengunakan ruang publik yang diatur sesuai dengan UU untuk bebas mengeluarkan pendapat di muka umum. Kemudian bebas mengritik pejabat publik yang dinilai melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat dan negara.

"Bung FW jangan berkelit sebagai wakil rakyat, seharusnya juga mengunakan hak jawabnya di ruang publik untuk mengklarifikasi statemen-nya yang di sampaikan oleh Bung PFM dan Bung AK Finsen Mayor di percakapan media online WA dan media online," tukas HYU.

Kata dia, bukan main-main lapor saja ke Polda Papua Barat, Bung FW harus matang dalam berpolitik dan harus matang dalam memahami arus demokrasi yang ada. Selain itu Bung FW harus banyak belajar dari Presiden Jokowi, sekalipun di kritik habis-habisan oleh lawan lawan politiknya, namun beliau tetap tenang dan tidak goyang sedikitpun, apalagi lapor polisi.

"Saya sudah membaca statemen Bung PFM dan Bung AK tidak ada unsur pidana dalam dalam statemen tersebut. Sebab, kedua tokoh tersebut menggunakan ruang publik untuk mengekspresikan pendapatnya di muka umum," tandas pria asal Jayapura Papua ini.

Menurut HYU, seorang pemimpin besar harus bisa menerima kritikan publik sebagai masukan dalam menjalankan kepemimpinannya. Bukan menjadikan kritikan publik sebagai ancaman dan melaporkan oknum-oknum yang mengkritiknya ke kepolisian.

"Hal ini tidak masuk akal, sehingga menunjukan indikasi kepemimpinannya tidak matang dan kelihatan tidak pernah berproses dalam organisasi. Saya tidak berpihak kepada kedua terlapor, namun saya juga mengunakan ruang publik untuk memberikan masukan buat Bung FW selaku tokoh Papua dan wakil rakyat yang dihormati dan dibanggakan," pesannya.

Terakhir kata HYU, diharapkan Bung FW untuk jangan cepat tersinggung dengan kritikan, namun jadikan kritikan tersebut sebagai motivasi dalam memimpin untuk kepentingan rakyat. Saat ini Tanah Papua sudah terbagi menjadi 6 provinsi, sehingga memiiki nilai strategis politik yang tinggi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Sampai sekarang Tanah Papua masih tetap terjadi konflik laten yang mengorbankan masyarakat. Sehingga mengakibatkan kesejahteraan masyarakat Papua sangat rendah dan berada di bawah garis kemiskinan dan sangat memprihatikan," ujarnya.

Untuk itu kata HYU, kita butuhkan wajah-wajah baru lagi yang tampil untuk bisa mengelola isu-isu Papua untuk kesejahteraan rakyat dalam kerangka komitmen kebangsaan. Sudah saatnya generasi muda Papua untuk tampil di panggung politik nasional dengan memainkan isu-isu strategis Papua untuk kesejahteraan permanen.

"Harapannya agar masa depan Tanah Papua lebih baik dari hari kemarin. Bung FW diharapkan menarik laporannya, jangan sampai nantinya saling lapor dan sama-sama dirugikan dari sisi waktu, tenaga dan materi. Lebih baik bicarakan baik-baik daripada di adu domba oleh orang lain," pungkas HYU. 

(Budiman) IT

UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Adminduk, Wamendagri : Kehadiran Satu Data Kependudukan Sangat Dibutuhkan Untuk Melayani Masyarakat

JAKARTA, IT - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menyatakan bahwa kehadiran Satu Data Kependudukan sangat dibutuhkan untuk berbagai kepentingan dalam melayani masyarakat. Menurutnya, ini sesuai dengan maksud dari Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah menjadi UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).

"Untuk menyatukan data kita bersama, ini memang ada urgensi Satu Data Kependudukan Indonesia untuk keperluan UU [Nomor] 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah [dengan UU Nomor 24 Tahun 2013] itu," ujarnya saat Konferensi Pers Dewan Pengarah Satu Data Indonesia 2024 di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Menurut Wempi, ada lima hal utama dari Satu Data Kependudukan sesuai dengan amanat UU Nomor 24 Tahun 2013. Hal itu di antaranya pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Selain itu, Wempi menegaskan, pihaknya mendukung rencana kerja Satu Data Indonesia lewat hadirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri. Ia juga menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat sinkronisasi antara pusat dan daerah dalam rangka Satu Data Indonesia melalui kodefikasi dan data-data indikator prioritas.

"Kemudian yang berikut adalah pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil untuk semua keperluan. Jadi ini menjadi data kita, data NIK (Nomor Induk Kependudukan) untuk Satu Data Indonesia," jelas Wempi.

Ia berharap, pihak pengelola nantinya dapat memberikan dukungan yang lebih kuat kepada setiap kementerian/lembaga (K/L) yang terlibat dalam program ini. 

"Khususnya melalui peningkatan status program atau kegiatan, sehingga setiap rincian mitra K/L dapat meningkat menjadi prioritas nasional dan bukan lagi prioritas K/L, agar dukungan pendanaannya juga dapat dikerjakan dengan baik," pungkasnya.

(Irfan) IT