PPDI Dorong Presiden Prabowo Segera Intervensi Persoalan Pers di Indonesia

JAKARTA, IT - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat, Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia (DPP-PPDI), Feri Sibarani, S.H., M.H., CCDE., CLDSI, secara resmi meminta presiden RI, Prabowo Subianto, turut memberikan perhatian serius terhadap permasalahan Pers Indonesia. Jakarta, (11/11/2024).

Pernyataan itu disampaikan olehnya, pada konferensi Pers, usai memimpin rapat pleno penetapan kepengurusan Dewan Pengurus Daerah, Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia (DPD-PPDI) DKI Jakarta. Dalam penjelasannya, Feri Sibarani merinci beberapa permasalahan yang kerap mengemuka, antara lain terkait dualisme pelaksanaan program kompetensi wartawan dan terverifikasi perusahaan Pers di Dewan Pers.

"Permasalahan dunia Pers Indonesia seakan tidak punya solusi. Padahal segudang masalah begitu nyata saat ini. Contohnya, soal dualisme pelaksana kompetensi wartawan, antara Dewan Pers dan BNSP. Disisi lain, dasar hukum Dewan Pers masih diragukan, karena pasal 15 ayat (2) UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers sesungguhnya tidak menggambarkan sertifikasi kompetensi, melainkan lebih kepada pelatihan-pelatihan jurnalistik. Karena sertifikasi kompetensi profesi hanya kewenangan Pemerintah berdasarkan UU No 13 tahun 2003 Jo PP No 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi," sebut Feri Sibarani, hari ini di Jakarta. 

Menurutnya, hal lain yang dianggap keliru juga kerap di atur oleh Dewan Pers. Dan terkesan dipaksakan kepada perusahaan Pers di Indonesia. Semisal menyangkut terverifikasi perusahaan Pers di Dewan Pers. Padahal menurutnya, hal itu benar-benar tidak dikenal dan tidak di ulas dalam Undang-undang Pers. Justru menurutnya, UU No 40 Tahun 1999 merupakan hasil agenda reformasi tahun 1998, dimana Pers harus bebas dan merdeka tanpa tekanan dalam bentuk apapun. 

"Aturan soal terverifikasi perusahaan Pers ini benar-benar menjadi jelmaan dari menteri penerangan di era Orde Baru. Dimana kala itu, setiap perusahaan Pers harus mendapatkan izin berupa SIUP untuk mendirikan perusahaan Pers. Bahkan barangkali syarat terverifikasi perusahaan Pers di Dewan Pers justru dirasa lebih sulit, karena ada puluhan persyaratan yang sangat sulit untuk dipenuhi, khusunya media-media kecil seperti di daerah," katanya.

Selanjutnya, dari penelusuran awak media ini, ditemukan di beberapa daerah provinsi Indonesia, bahwa diduga Dewan Pers atau aliansinya, menyebarkan informasi kepada seluruh jenjang pemerintahan, bahwa jika seorang wartawan tidak memiliki kartu Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan belum terverifikasi perusahaan Persnya di Dewan Pers, maka tidak diberikan kesempatan untuk turut menyebarluaskan informasi di lingkungan pemerintahan dan tidak beroleh kesempatan kerjasama publikasi atas anggaran media. 

"Ya kami juga kerap mendengar isu itu di berbagai daerah Indonesia. Informasinya ada surat edaran itu, kepada semua pemerintahan, bahwa seakan-akan wartawan yang tidak memiliki kartu UKW dan tidak terverifikasi perusahaan Pers di Dewan Pers maka keberadaannya adalah wartawan abal-abal dan media abal-abal. Selain itu, nasib para wartawan dan media tersebut tidak mendapat kesempatan bekerjasama dengan pemerintah dalam hal publikasi. Artinya akibat peraturan Dewan Pers itu, ribuan wartawan dan perusahaan Pers bisa dirugikan," jelasnya. 

Ia juga mengatakan, perbuatan itu sudah menyebabkan hilangnya hak-hak konstitusional para wartawan. Yang seharusnya, para pekerja buruh tinta itu bisa mendapatkan penghidupan sebagai wartawan dengan melakukan tugas liputan dan bekerjasama iklan atau publikasi kegitan pemerintah, namun akhirnya, kesempatan itu tidak diberikan, melaikan hanya di nikmati oleh sekelompok wartawan dan media tertentu.

"Jadi ini lebih mirip dengan modus menciptakan kondisi, seakan-akan kartu UKW dan terverifikasi perusahaan Pers menjadi ukuran utama dalam mendapatkan anggaran publikasi di pemerintahan. Padahal faktanya, bagi yang memiliki kartu UKW pun tidak jaminan akan lebih piawai melakukan tugas jurnalistik dan membuat berita. Maka dari itu, kami dari PPDI meminta Presiden Prabowo agar memberi perhatian serius dan membantu memberikan solusi, karena ada puluhan ribu wartawan di Republik Indonesia yang kehilangan penghidupan karena aturan Dewan Pers telah membelenggu dan menghambat hak-hak puluhan ribu wartawan dan perusahaan media," tandasnya. 

Dia juga menjelaskan, bahwa sejumlah peraturan Dewan Pers telah berdampak menghambat, mengahalangi, dan merampas kemerdekaan Pers itu sendiri, dengan adanya isu atau opini yang dihembuskan ke publik, bahwa jika wartawan tidak memiliki kartu UKW dan perusahaan tidak terverifikasi di Dewan Pers, maka seolah-olah, wartawan dan perusahaan Pers tersebut tidak sah, atau kerap disebut abal-abal. 

"Jadi menurut hemat kami, telah banyak indikasi bahwa sejumlah kebijakan Dewan Pers justru telah bertentangan dengan tujuan dibentuknya Dewan Pers itu sendiri. Karena, hal yang menjadi tugas pokok Dewan Pers itu sesungguhnya adalah justru bersifat menjaga prinsip-prinsip kemerdekaan dan kebebasan Pers itu sendiri, antara lain, melindungi kemerdekaan Pers, mengembangkan kehidupan Pers, mengawasi pelaksanaan kode etik, menjadi mediator atas sengketa Pers yang terjadi, memastikan harmonisasi hubungan antara Pers, masyarakat dan pemerintah, memfasilitasi organisasi-organisasi Pers dan perusahaan Pers dan meningkatkan kualitas wartawan, serta mendata perusahaan Pers, "tutupnya.

Sebelum mengakhiri konferensi Persnya, Feri Sibarani, yang di dampingi oleh sejumlah pejabat DPP-PPDI, dan dua tokoh DPP-PPDI, pensiunan jenderal Polri, yaitu Irjen Pol (p) Abdul Gofur dan Brigjen Pol (p) Brigjenpol (P) Drs. Hilman Thaib Mandagi serta, Ketua DPD- PPDI DKI Jakarta, Hendra Ranto Sibarani SH dan Penasehat DPD-PPDI DKI Jakarta, Irwan Awaluddin SH yang turut memberikan dukungan morilnya guna terciptanya kondusifitas dan keadilan sosial bagi seluruh Insan Pers Nasional,. Menegaskan bahwa eksistensi Pers sangat krusial didalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dapat berperan aktif untuk mendukung dan mengawal proses maupun progres dari perjalanan Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama.

(Red) IT

Dipolisikan Orang Tua Murid , Oknum Guru Bersama Plt.Kepala Sekolah SDN Pantai Makmur 02 Diduga Lakukan Bullying Terhadap Muridnya

KABUPATEN BEKASI, IT - Sekolah yang seharusnya jadi tempat menempuh pendidikan yang baik dan benar justru malah dijadikan ajang bullying oleh oknum guru dan pelaksana tugas (Plt) kepala sekolah, hal tersebut terjadi di SDN Pantai Makmur 02, Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dimana 2 orang siswa mendapatkan perlakuan yang tidak elok oleh oknum tenaga pendidikan tersebut. (4/11/2024).

Hal itu terjadi lantaran orang tua siswa bernama Lisa Ariyanti menolak dan frontal terkait dengan perilaku oknum guru yang membocorkan soal ulangan dan juga adanya dugaan pungutan liar (pungli) di SDN Pantai Makmur 02. Atas dasar itu maka orang tua siswa membuat laporan ke Polres Metro Bekasi pada tanggal 4 November 2024 dengan nomor : STTL/B/3970/XI/2024/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA. 

Lisa Aryanti melaporkan atas dugaan tindak pidana kejahatan perlindungan anak UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perlu No. 1 tahun 2016 perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (1) UU 35/2014 juncto pasal 76C UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Adapun yang dilaporkan adalah Satrio Purnomo dan Dewi masing-masing adalah guru, serta Muchsin yang merupakan Plt Kepala Sekolah SDN Pantai Makmur 02.

Kepada Awak Media Lisa Aryanti mengatakan saat itu saya mendapatkan informasi dari Ibu Tuti Harianti guru yang mengajar di sekolah tempat anak menempuh pendidikan, saat itu soal ujian akan ada kunci jawaban namun harus membayar sebesar Rp 35.000. Lalu saya pun langsung menanyakan kepada guru lainnya bernam Satrio Purnomo untuk mengetahui informasi kebenaran tersebut dan langsung dijawabnya tidak ada.

"Dia pun untuk langsung menanyakan perihal hal tersebut kepada Plt. Kepala Sekolah SDN Pantai Makmur 02 Muchsin dan guru lainnya bernama Dewi. Dan ketiganya mengatakan tidak benar adanya hal tersebut yang dikatakan di ruang guru, akan mereka mengancam anak kami untuk dikeluarkan dari sekolahan itu," ungkapnya.

Akibat kejadian itu, lanjut Lisa, anak kami mengalami gangguan psikis kejiwaan karena sering diejek oleh teman-temannya karena permasalahan yang terjadi pada orang tuanya di sekolahan. Sebagai orangtua kami tentu tidak terima jika anak terganggu psikisnya apalagia masih dalam masa tumbuh kembang.

"Untuk itu saya berharap kepada kepolisian bisa menindaklanjuti laporan ini, karena bagaimana pun anak merupakan aset bangsa. Di tangan merekalah bangsa ini bisa tumbuh kembang, jangan sampai anak-anak yang masih dibawah umur ini mengalami gangguan psikis terutama di lingkungan dia menuntut ilmu," tegasnya.

Sebelumnya M. Kadafi selaku kuasa hukum Lisa Ariyanti, bersama seorang wartawan sudah mencoba mendatangi SDN Pantai Makmur 02 untuk meminta klarifikasi perihal adanya dugaan pungli dan bullying terserbut, namun kedatangan kami hanya ditemui oleh Plt. Kepala SDN Pantai Makmur 02 dan tidak menghadirkan pihak terkait. Bahkan salah satu guru yang diduga ikut dalam persoalan ini bernama Dewi saat dipanggil Plt. Kepala Sekolah pun dengan angkuhnya pergi meninggalkan kami.

Sehingga persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan tersebut tak terselesaikan dan dilaporkan oleh Lisa Aryanti ke Polres Metro Bekasi. Sungguh disayangkan dugaan bullying itu terjadi di lingkungan sekolahan yang seharusnya jadi tempat teraman dan mendapatkan perlindungan justru malah di bully oleh gurunya sendiri.

(JLambretta) IT

Kadin Gelar Diskusi Dengan Calon Bupati Bekasi, Dani Ramdan Diserang Kontraktor, BN Holik Terima Hadiah Pantun, Ade Kunang Tidak Hadir

KABUPATEN BEKASI, IT - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bekasi menggelar diskusi dengan tiga calon Bupati Bekasi di Swissbellin Jababeka, Selasa, 29 Oktober 2024. Pembahasan utama adalah Indonesia Emas 2043.

Dani Ramdan menjadi calon Bupati Bekasi yang dihadirkan pertama dalam diskusi ini. Selanjutnya BN Holik Qodratulloh pada pukul 13.00 WIB dan Ade Kuswara Kunang setelahnya.

Namun, Ade Kuswara Kunang yang semula dijadwalkan datang sore itu batal hadir.

"Iya, pak Ade batal hadir. Mungkin (tidak hadir karena) beliau ada kegiatan lain yang lebih penting," kata Ketua Panitia Diskusi Calon Bupati Bekasi dengan Kadin, Rizki Purnomo kepada wartawan.

Dalam pantauan media, Dani Ramdan memaparkan rencana kerja Tap Tap Tap di hadapan 30 asosiasi pengusaha dan profesi yang tergabung Kadin Kabupaten Bekasi.

Dani berjanji meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengutamakan pengusaha daerah untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Mendengar janji mantan Pj Bupati Bekasi tersebut, salah satu pengurus asosiasi merebut mic di tangan peserta lainnya dan 'menyerang' Dani Ramdan dengan ungkapan kekecewaan terhadap kinerja Dani Ramdan selama 2 tahun lebih menjabat Pj Bupati Bekasi.

"Saya Rahmatulloh dari Gapeknas, pak, mewakili rekan rekan kontraktor dan pemborong tadi saya simak secara detil dan seksama program bapak, mungkin bagus, desainnya seolah-olah ingin memajukan, ingin memakmurkan, tapi detilnya ada yang kurang nih pak," kata dia.

 
Karena, lanjut Rahmatulloh, ketika ada proyeknya orang luar yang menikmati, pengusaha lokal hanya menonton.

"Saya prihatin, dulu proyek saya puluhan miliar, tapi di zaman bapak, zero persen gak ada proyek pisan, sangat ironis dengan alasan-alasan," beber Wakil Ketua Gapeknas Kabupaten Bekasi itu.

Ditambahkannya lagi bahwa program calon Bupati Bekasi nomor urut 1 tersebut tidak mengedepankan persoalan budaya.

"Sedangkan budaya ini aset bangsa sebagai karya agung warisan pendahulu, ini harus jadi poin calon Bupati Bekasi".

"Sekian dan terimakasih," teriak Rahmatulloh dengan nada marah seraya meninggalkan area diskusi.

Peserta lainnya yang berasal dari asosiasi pengusaha dan profesi, juga tampak meninggalkan area diskusi dan memilih untuk menikmati hidangan makan siang yang disiapkan oleh panitia.

Agak berbeda dengan calon Bupati Bekasi nomor urut 2, BN Holik Qodratulloh. Antusias peserta terlihat sejak turun dari kendaraan Alphardnya.

Calon Bupati kesayangan Presiden RI Prabowo Subianto itu bahkan dikawal para pengurus asosiasi hingga menuju lokasi diskusi.

BN Holik Qodratulloh sempat berhenti di gerai UMKM dan belanja cendera mata, kuliner serta produk unggulan asli UMKM Kabupaten Bekasi tersebut.

Mengawali diskusi, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten Bekasi, Obing Fachrudin menghadiahi BN Holik dengan sebuah pantun.

"Daun Selasih dimakan Kuda, Kuda dipake untuk arus balik, di Bekasi menjelang pilkada, di pilkada harus memilih haji BN Holik," ujar Obing Fachrudin disambut gemuruh antusias peserta.

Dalam paparannya, BN Holik Qodratulloh menyebut pentingnya penguatan hubungan yang harmonis dan tegak lurus antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

"Hubungan yang harmonis akan menciptakan gairah kerja dan saya percaya Pak Prabowo tidak sembarangan memilih seseorang untuk ditempatkan menjadi Kepala Daerah," kata BN Holik mengawali paparannya.

Dia menjawab setiap pertanyaan dari peserta, dan berkomitmen menempatkan Kadin sebagai partner pemerintah dalam mengelola potensi industrial di Kabupaten Bekasi untuk kesejahteraan masyarakat.

"Insya Allah terpilih menjadi Bupati Bekasi, saya siapkan karpet merah untuk semua asosiasi pengusaha dan profesi yang hadir hari ini, yuk kita bersama-sama membahas kemakmuran dengan seluruh pemangku kepentingan," ungkapnya.

Karena, target dari pembangunan ini kuncinya adalah mencapai kemakmuran.

"Untuk mencapai kemakmuran ini, harus bekerjasama antara pemerintah, pengusaha, antara buruh, petani, nelayan, koperasi, dan pers, kerja sama ini adalah kunci keberhasilan,” kata BN Holik Qodratulloh.

Dia pun menyebut, Kabupaten Bekasi memiliki potensi yang besar dari sektor industri.

"Nah jika, presidennya, gubernurnya dan bupatinya sudah satu garis lurus, kenapa tidak bisa potensi-potensi tersebut yang selama ini dikendalikan pusat, nanti kita minta kepada presiden agar diserahkan pengelolaan dan pemanfaatannya oleh daerah, untuk itu kita harus bekerja sama," ungkapnya.

Dia memastikan, industri-industri yang ada di Kabupaten Bekasi akan menerapkan konsep ESG (Environment, Social, Good Governance), yang tidak hanya mengejar keuntungan semata, melainkan juga memperhatikan segi kebermanfaatan usaha bagi lingkungan, masyarakat, dan pemerintah.

"Karena pada kenyataannya, penerapan ESG ini bisa membuat nilai perusahaan menjadi naik secara signifikan dalam jangka panjang," pungkasnya.

Usai diskusi bersama sejumlah pengurus Kadin, asosiasi pengusaha dan profesi tersebut, BN Holik Qodratulloh menyepakati komitmen menbangun Kabupaten Bekasi bersama Kadin Kabupaten Bekasi. 

(*) IT

Pembangunan RKB SMPN 7 Tamsel Diduga Langgar Aturan, Pihak Sekolah Ditengarai Kangkangi UU KIP Berupaya Menghindari Konfirmasi Wartawan

KABUPATEN BEKASI, IT - Pekerjaan pembengunan rehab total Ruang Kelas Baru (RKB) SMPN 7 Tambun Selatan yang di kerjakan oleh CV Bunga Agung Perkasa bersumber dana APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2024 dengan harga kontrak sebesar Rp 2.126.989.000,- (Dua Miliar Seratus Dua Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) tersebut terindikasi melanggar aturan atau SOP yang telah ditetapkan dan wajib di laksanakan manakala proses pekerjaan tengah berlangsung sesuai standarisasi keselamatan kerja, Kamis  (17/10/2024).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu upaya kerja sama, saling pengertian dan partisipasi dari pengusaha dan karyawan dalam perusahaan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama dibidang keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas.

Disisi lain, 3 (tiga) tujuan utama penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tersebut antara lain : 1.Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, 2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien, 3.Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas Nasional.

Namun hal tersebut seakan di abaikan oleh pihak pemborong pekerjaan didalam melaksanakan pembengunan rehab total RKB SMPN 7 Tambun Selatan.

Para pekerja di lokasi saat ditanyakan tentang mandor ataupun pelaksana pekerjaan untuk dapat di ambil keterangannya oleh Tim Awak Media mengatakan dengan hal umum yang biasa di lantunkan dengan "Lagu Lama, Gitar Tua, Kecrekan Kerop dan Gendang Butut".

'Wah enggak tau itu pak, saya orang baru kerja disini," ujar para pekerja di lokasi dengan nada yang sama.Ditanyakan kalau tidak tahu siapa mandor maupun pelaksana kerjanya bagaimana kalau ada insiden di lokasi tanya Awak Media," Wah kami hanya di perintah kerja...ya kami kerjakan, selebihnya enggak tau pak," jawab mereka seirama.

Sementara penjaga sekolah saat di konfirmasi terkait pekerjaan tersebut tidak menggunakan APD K3 mengatakan bahwa,"Tau emang ude begitu sih dari awal juga..itu sih ude laen jalur bukannya ini sekolahan. Emang awalnya ada pake helm sama seragam...awalnya ya...awal bikin ini (RKB - Red) tapi kok sekarang jadi biasa aja," ungkap Oka pada Awak Media (17/10/2024) pagi.

Lanjutnya," Awalnya sempat pake helm kuning sama seragam tapi tidak pakai ikat pinggang pengaman..helm ama rompi doang..itu mah urusan mereka, Pihak sekolah pernah komunikasi tapi sekedarnya...mungkin memang peraturan mereka seperti itu," tukasnya menyeringai.

Selama proses pekerjaan berlangsung kehadiran Dinas terkait ke Sekolah guna memantau san mengawasi pekerjaan pembangunan rehab total RKB tersebut, pihak keamanan SMPN 7 Tambun Selatan belum pernah terlihat di lokasi.

"Sejauh yang saya tahu belum ada dari Dinas datang  ke Sekolah...sepengetahuan saya, enggak tau kalau pas saya enggak jaga dan di buku tamu juga enggak ada tertulis, enggak tau kalau langsung ke Humas atau Kepala Sekolah," tandas Oka Keamanan SMPN 7 Tambun Selatan.

Tim Awak Mediapun mencoba menghubungi pihak sekolah untuk mendapatkan keterangan mengingat sulitnya menemui pihak pelaksana pekerjaan maupun Kepala sekolah yang kerap kali di kunjungi Sekolah tersebut namun selalu tidak ada di tempat.

Tim Awak Media menghubungi Ibu Siti selaku Humas Sekolah melalui Whatapp Massage. dan Whatapp Call.

"Maaf lebih baik langsung kepada kepala sekolah, Maaf pak saya sedang sakit, Perlu istirahat," ucapnya melalui Whatsapp Massage. Namun sedikit janggal sebelumnya saat dihubungi melalui Whatsapp Call Dirinya sedang berbicara dengan penelpon lain dan anehnya Ia tidak pernah mau mangangkat Whatsapp Call Tim Awak Media dengan berdalih sedang sakit.

Melalui Whatapp Massage Tim Awak Media menjawab "Kami kesulitan menghubungi Kepala Sekolah. Dikarenakan selalu tidak ada di Kantor Sekolah dan kami tidak memiliki nomor kontak nya, bisa ibu berikan?.Sesuai dengan arahan Ibu untuk kami menghubungi Kepala Sekolah?", namun permohonan Awak Media tak di gubris.

Tidak adanya jawaban kongkrit berkelanjutan dari Humas SMPN 7 Tambun Selatan. Disinyalir pihak SMPN 7 Tambun Selatan tidak meresponse dengan baik sehingga terkesan tidak perduli dengan adanya Pembangunan RKB di Sekolahannya sendiri dan abaikan UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ada apa dengan SMPN 7 Tambun Selatan?...Apakah ada permainan kotor dalam pembangunan RKB?

Sejak berita ini di turunkan Tim Awak Media belum juga mendapatkan jawaban dari pihak Sekolah terkait persoalan tersebut dan Tim Awak Media terus berusaha menghubungi pihak-pihak terkait guna mendapatkan keterangan jelas.

(Joggie) IT

Kabupaten Bekasi Bergonta Ganti Pemimpin, Digital Service' Pelayanan Masyarakat Tidak Terpenuhi Kinerja Diskominfo Santik Dipertanyakan?

KABUPATEN BEKASI, IT - Persoalan Fiber Optik untuk Wifi pelayanan masyarakat kerap menjadi dilema yang berkepanjangan bagi Institusi terkait dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bentuk "Digital Service" di wilayah Pemerintah Kabupaten Bekasi. Menurunnya etos kerja yang berimbas pada kinerja pelayanan masyarakat menjadi terkesan Institusi yang banyak menggunakan fasilitas tersebut tidak profesional dan gagap tekhnologi.

Hal yang terjadi berulang-ulang dan menjadi kebiasaan buruk ini berujung pada terlontarnya kritik tajam dan pedas manis dari pihak Kecamatan maupun Desa selaku Institusi terkait  terhadap kinerja Diskominfo Santik Kabupaten Bekasi dalam mempersiapkan sarana dan presarana "Digital Service"untuk pelayanan masyarakat yang menilai tidak memenuhi kebutuhan dan sangat mengganggu aktifitas dan kreatifitas Institusi terkait.

"Selama ini Cikarang Pusat dati pemasangan awal optik keseluruh Kecamatan Cikarang Pusat belum tersambungkan dengan optik, mangkanya sinyal kita masih belum stabil ..sementara kita pake Wifi," ungkap Camat Cikarang Pusat, Edward Sutarman pada Awak Media, Senin (07/10/2024) pagi di ruang kerjanya.

Camat menilai kebutuhan akan "Digital Service" untuk pelayanan masyarakat harus seratus persen dan menjadi prioritas utama di dalam mengimplementasikan kinerja pelayanan publik.

"Kalau Wifikan tau sendiri, kita kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang, kalau kebutuhan kita harus seratus persen. Kita pelayanan publik..pelayanan masyarakatkan kitakan setiap hari mesti ada, kalau tidak stabilkan amat sangat mengganggu untuk pelayan terutama," terangnya.

Camat Cikarang Pusat mendesak agar Diskominfo Santik agar segera melakukan penyambungan Optik ke Kecamatannya agar persoalan pelayanan dapat segera teratasi.

"Saya berharap Diskominfo untuk segera menyambungkan Optik Internet ke Cikarang Pusat (Kantor Kecamatan-Red) biar stabil, pelayanannya bagus dan dapat bekerja dengan optimal," tutupnya.

Bertahun-Tahun Permohonan "Fiber Optik" Tak Terealisasi

Sebelumnya Kasi pelayanan Kecamatan Cikarang Pusat, Saripudin mengatakan bahwa Wifi Internet sangat di butuhkan sekali untuk membantu kecepatan pelayanan.

"Sangat diperlukan karena itu sangat membantu kelancaran dan kecepatam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kalau untuk kebutuhan internet kan pelayanan sekarangkan sudah  system Digital, jadi aplikasi yang kaitan dengan kependudukan dan sebagainya itu sudah pakai aplikasi dan pakai internet mungkin sangat di perlukan," tutur Kasi Pelayanan Cikarang Pusat, pada Kamis (03/07/2024) pagi.

"Ketika internet tidak berfungsi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga terjadilan penyendatan..terhambat didalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, terutama terkait dengan pelayanan yang bersifat Digital," sambungnya.

Terkait dengan Diskominfo Santik Kabupaten Bekasi yang belum menyediakan sarana dan prasarana Digital menggunakan System Fiber Optik pada kecamatan Cikarang Pusat dan perbandingan dengan Wifi System serta seringkali permohonan perbaikan di ajukan dalam satu bulan bisa mencapai lebih dari tiga kali dalam satu bulan.

"Yang pastinya kita sering kali kontak dengan Diskominfo ketika ada permasalahan mereka datang..mereka selesaikan kemudian bisa lancar tapi tidak bisa berlaku secara lama, kadang-kadang mengalami lagi gangguan..gejala lagi. Dalam satu bulan saja kadang-kadang dua atau tiga hari atau seminggu ada masalah tidak bisa jalan internet, Kalau kita tanya ke pihak Diskominfo,"Mohon maaf pak karena kebetulan radio yang ada di kantor Bupatinya mengalami gangguan,"katanya, karena system Wifi tadi mengalami gangguan sehingga signyal internet terganggu. Jadi pekerjaan kita terhambat..terbengkalai," bebernya.

"Kalau yang kami inginkan dari Kecamatan itu, kalau bisa..beberapa di Kecamatan lainkan di Kabupaten Bekasi ini sudah tersambung dengan Fiber Optik, nah..Kecamatan Cikarang Pusat ini yang dekat dengan kantor Bupati seharusnya di prioritaskan bangun Fiber Optik untuk mempermudah pelayanan tidak mengalami banyak gangguan," harap Kasi pelayanan.

Menurut Kasi Pelayanan Cikarang Pusat lebih baik dibangunkan system kabel Fiber Optik di Kecamatan Cikarang Pusat 

"Permohonan sudah seringkali, kalau bisa dihitung bisa lebih dari satu kali, bisa lebih dari dua kali bahkanbisa lebih dari tiga kali dalam satu bulan. Dan selalu..setiap bulan selalu ada masalah lalu ada hambatan kaitan dengan jaringan internet berbasis Wifi. Jadi ini lebih kepada peralatan sarananya..jadi ketika membangun jaringan internet memang kalau pakai system kabel itu lebih stabil," katanya.

"Hal itu sudah kami sampaikan, kalau respon disana ketika pernah di bangun seringkali putus kabel karena ada pembangunan dari Delta Mas ketika ada perbaikan jalan, pengerukan dari Delta Mas, katanya sudah ada komunikasi antara Delta Mas dan Diskominfo namun realisasi pembangunan Fiber Optik masih belum terwujud juga. Dan itu selalu berulang-ulang selama empat tahun saya menjabat selalu bermasalah. Termasuk pusing juga karena kadang-kadang internetnya  lemot..untuk nyetak susah di tambah kadang-kadang tidak bisa akses internet dan bahkan satu hari "Stuck" tidak bisa akses dan tidak ada internet sama sekali, kaitan dengan pelayanan yang seharusnya selesai satu hari bisa mencapai dua hari atau lebih, jadi target penyelesaiannya tidak tercapai, mereka sudah jauh-jauh datang ternyata ada masalah internet," paparnya.

Kasi Pelayanan menilai pekerjaan infrastruktur jaringan Fiber Optik yang dikerjakan oleh pihak ketiga patut dievaluasi lebih jauh lagi oleh Diskominfo Santik Kabupaten Bekasi.

"Kaitan pekerjaan di Kepemerintahankan biasanya ada kerja sama, artinya da tender dan sebagainya, itu nanti di kembalikan ke Diskominfo ..apakah itu memang belum tersedianya anggaran di Kecamatan Cikarang Pusat untuk membangun Fiber Optik atau kemungkinan pihak ketiganya yang tidak berjalan secara maksimal untuk melaksanakan pemasangan Fiber Optik untuk Kecamatan Cikarang Pusat. Nah hal-hal seperti itu nanti yang lebih mengetahui Diskominfo..apa yang terjadi. Yang pasti di kecamatan Pusat untuk segera di benahi, segera di pasang jaringan internet yang stabil, jangan sampai mengganggu proses pelayanan,"

Dilema tersebut telah berjalan bertahun-tahun dengan berganti kepemimpinan di Kabupaten bekasi namun tidak merubah keadaan terkait "Digital Service" Pelayanan Masyarakat.

"Jadi intinya kami di Cikarang Pusat mohon internet  bangun pakai system kabel, harapan saya mudah-mudahan dengan Pak PJ yang baru kaitan kegiatan pelayanan khususnya di Kecamatan bisa lebih lancar lagi lebih baik lagi memberikan pelayanan terutama memperkuat sarana dan prasarananya terkait dengan internet khususnya dan PJ yang baru agar dapat membentu mendorong agar di percepat," pungkas Kasi Pelayanan Kecamatan Cikarang Pusat, Saripudin.

(Iwan Joggie) IT

Partai Nasdem Gelar Konsolidasi Dan Sosialisasi Dukung BN Holik-Faisal Menjadi Bupati Dan Wabup Bekasi, Mustakim : Optimis 80 % Raih Suara

KABUPATEN BEKASI, IT - Dewan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Mustakim SH menggelar konsolidasi perkuat koalisi dengan mensosialisasikan pemenangan calon Bupati Bekasi BN Holik Qudratullah SE MSi - Faisal Hafan Farid SE MSi yang diusung empat partai pendukung diantaranya Gerindra, PKS, Nasdem dan PAN dengan mengundang 100 tokoh penting masyarakat Desa Satria Jaya khususnya dan Kecamatan Tambun Utara umumnya di Mustakim Centre, Kampung Bojong, Rt 01, Rw 04, Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, (29/09/2024) Malam.

Acara yang di mulai pada pukul 20:00 WIB tersebut dibuka dengan penyampaian awal langsung oleh anggota DPRD Kabupaten Bekasi 2024 dari Partai Nasdem, Mustakim SH selaku tuan rumah dengan memberikan pemantapan dan penyuluhan kepada 100 para tokoh penting yang hadir di lokasi tersebut.

"Jadi hari ini kalau pak Bupatinya besok Pak BN Holik, Masjid atau Mushala...Marbot khususnya itu akan ada honornya karena wakilnya PKS pak, dia memperhatikan kita, Visi-Misinya di bedah sama-sama, PKK dan Posyandu itu akan ada honornya juga..terus masyarakat apa?, masyarakat honornya satu..usulannya besok kita perbanyak pak...besok sudah Rtnya dapet gaji ya kan Rt dapet gaji usulannya sdikit baru tanya sama itu Rw, lha elu kan ude di usulin, berarti besok masyarakatnya tinggal diskusi sama pak Rw dan Rtnya untuk usulannya lebih banyak, karena dari Musrenbang itu penyerapan dari pak BN Holik itu Visi-Misinya sudah saya daftarkan di KPU, jadi kalau besok dia ( BN Holik-Red) tidak sesuai, bisa saya dari Partai Nasdem sedikit keras dengan dia (BN Holik-Red)," paparnya.

Terkait lama tak kunjung hadirnya sang Super Star BN Holik di lokasi nyaris membuat resah para tokoh yang hadir pada saat itu. namun berkat kepiawaiannya anggota DPRD Partai Nasdem tersebut yang mampu meredam suasanayang sedikit mulai panas menjadi sejuk kembali. 

"Saya mohon maaf sama bapak-bapak keterlambatan Pak BN Holik bukan keinginan saya dan juga bukan dari keinginan beliau tapi karena pak BN Holik ini lagi banyak jadwalnya," jelas Mustakim.

Dirinyapun mensiasati keadaan dengan memerikan semangat kepada para tokoh yang hadir saat itu dengan menyatykan suara semangat engajak ber Yel-yel slogan bersama-sama.Dimana kurang lebih hampir 2 jam anggota DPRD Partai Nasdem tersebut berpidato.

"BHF...Pemimpin Baru Bekasi Maju, Bupati Bekasi...BN Holik - Faisal, BN Holik Faisal...Menang Menang Menang," teriak Mustakim, sontak secara bersamaan para tokoh turut mengucapkan slogan tersebut.Seketika suasana semangat kembali menyelimuti.

BN Holik Tidak Komitmen Saya Tebas

Penyampaian berikutnya oleh ketua Relawan Tebas (Teman Bang Sarjan), Sarjan SH yang kala itu telah hadir di lokasi, guna mengisi kekosongan dengan berpidato menyampaikan hal yang lebih mendasar dan sedikit menohok.

"Nama relawan Tebas, namanya agak sedikit sangar tetapi sayanyakan manis..pak, saya hari ini menentukan sikap mendukung pak BN Holik tidak lain dan tidak bukan untuk membengun wilayah kita, khususnya wilayah Tambun Utara dan kita di Tambun Utara sudah punya perwakilan di DPRD," ujar Sarjan.

Lanjutnya,"Besok pak BN Holik terpilih, bapak bisa lihat tanggal 20 ada pelantikan Presiden...Presidennya dari Gerindra, kalaupun Gubernurnya gerindra terus Bupatinya Gerindra itu akan membawa dampak luas terkait dengan pembangunan ataupun Program Nasional ataupun Program  Provinsi bahkan banyak di terima oleh Kabupaten, karena APBD kita hari ini di angka 7,3 Triliun...itu belum masuk dari Pusat, coba kalau besok dilantik pak Prabowo dan BN Holiknya dari sama-sama gerindra...pasti banyak anggaran yang akan turun dari pusat ke daerah, kalau sama-sama Gerindra enak banget pak secara Pemerintahan, itu bukan lagi 7,3 Triliun bahkan mungkin sampai 8.5 Triliun, artinya dengan dana segitu pembengunan di Kabupaten Bekasi jauh lebih cepat dan jauh lebih maju," tuturnya.

"Yang saya minta komitmen dari Pak BN Holik adalah bapak mau gak dan berani gak bangun wilayah utara secara prioritas...saya mintanya begitu, saya cuma minta itu...saya gak minta yang lain-lain. Dan saya kasih tau..hari ini saya kemana-mana make duit sendiri pak...enggak minta dan enggak di suport...emang saya enggak mau minta dan saya juga kalau di suport sama dia (BN Holik-Red), saya mau tunjukin saya hari ini berjuang untuk pak BN Holik bener-bener untuk membengun Bekasi di tangan beliau pak, kalau saya boleh jujur...saya bantuin pak BN Holik kurang lebih satu bulan lebih saya sudah keluar duit hampir 700 juta pak, belain BN Holik saudara saya padahal bukan...tapi karena saya pengen Bekasi di pegang oleh orang bekasi yang mempunyai komitmen, yang mempunyai pengalaman dan yang mempunyai kualitas makanya saya ikhlasin pak, saya ikhlasin apa yang saya punya untuk Kabupaten Bekasi," beber Sarjan mengklaim.

"Mangkanya kalau dia (BN Holik-Red) setelah jadi enggak komitmen dengan janjinya pasti saya Tebas pak, wah saya enggak main-main dan itupun sudah pernah saya katakan ke beliau seperti itu dan dia jawab jangan galak-galak akh...bener pak karena saya sudah berkorban untuk beliau agar menjadi Bupati yang dapat memajukan Kabupaten Bekasi," tegasnya dengan nada tinggi.

"Kalau mau nurunin Bupati gampang pak..kita Demo aja terus...kalau lima kali Demo besar-besaran pasti akan turun juga yang penting alasannya jelas," tandas Ketua relawan Tebas, Sarjan SH.

Selain itu Sarjan juga menjelaskan tentang berbagai program unggulan dari BN Holik yang menjadi unggulan guna menandingi program-program para kontestan lainnya.

Kalau Jadi Pejabat, Jadilah Pejabat Yang Baik

Sementara BN Holik dalam penyampaiannya lebih memfokuskan diri pada Putra Daerah dalam memimpin dan membenahi daerahnya sendiri. Dirinya berkeyakinan bahwa Putra Daerah pun memiliki kemampuan dalam mengelola Kepemerintahan.

"Kalau ada yang deket orang Bekasi nyalon kenapa mesti yang jauh..bener gak?, emang gak ada yang bisa bocah Bekasi...kasih kesempatan gitu lho," teriak BN Holik di sambut riuh para tokoh yang hadir di lokasi.

"Mangkanya kita (Dirinya-Red) sampai meninggalkan Dewan Provinsi itu, tanya bu Sikom (Seraya menunjuk pada Dewan Provinsi dari Partai Nasdem, Siti Komariah) sekarang die Dewan Provinsi...gajinye gede..tuh die gegaruk, tapi bukan itu tapi saya harus bener-bener peduli pada warga kita Bekasi dan itu penting buat masa depan anak cucu kita ya kan. Jadi siapapun kita terbuka, hormat karena Bekasi bisa maju dengan kebersamaan semua. Tetapi kalau di mungkinkan ada bocah Bekasi yang di mungkinkan waktu, berikan ruang itu kepada saya...saya akan membuktikan," kata BN Holik.

" Kalau nantu ngomong doang tuh...kaga bener..lima taon jangan di coblos bener gak?..gitu aja kok repot,"imbuhnya bersemangat menui riuh para tamu undangan berteriak," Tebaas", "Nah itu bener Tebas mangkanya itu mati di Tebas..ha..ha..ha..tenang-tenang saja," kata mantan Ketua DPRD Kab.Bekasi.

"Jadi apa yang menjadi harapan masyarakat utara, Bekasi wilayah utara dimungkinkan ini di mekarkan segala macem. Saya enggak keberatan...pak mohon maaf..satu Kabupaten dari pusat setahu saya dulu waktu kunjungan ke Batang Jawa Tengah, itu 900 Milyar dari pusat, mangkanya di jawa itu jalannya bagus segala macem dan tanahnya enggak terlalu luas, karena pinter-pinter juga, kalau di mekarkan-mekarkan dananya itu 900 Milyar per Kabupaten, kebayang gak kalau kita di pecah dua jadi 900 Milyar dengan 900 Milyar tapi kalau tidak di mekarkan hanya 900 Milyar, itu salah satu bukti," ungkap mantan anggota DPRD Provinsi 20 hari.

"Kalau ada yang bertanya BN Holik kalau terpilih jadi Bupati Bekasi masyarakat Utara ngotot mau di mekarkan setuju gak?...saya setuju," tegasnya.

"Kalau bicara kekuasaan berarti saya enggak setuju...enak aja nanti izin di anu...aturan masuk ke kantong gua misalkan...berarti ke yang laen, kalau sudah di mekarkan. kalau begitu dia otaknya apa..otaknya berjiwa usaha bukan pengabdian untuk memakmurkan masyarakat," terangnya.

"Contohnya Banten dulu belon ada Propinsi, Propinsinya Jawa Barat...kumuh...mohon maaf enggak terlalu keurus. Wilayah banten setelah di mekarkan menjadi Propinsi, Tanggerang Selatan, Lippo Karawaci segala macem langsung melejit..Cilegon dan segala macem kenapa?, karena lebih terpokus dalam hal pemekaran berarti tingkat kepeduliannya kemajuan pejabatnya juga waktunya terukur sehingga terkonsentrasikan pada waktunya ada dana di mungkinkan di kelola dengan tepat dengan kesungguhan terbukti menjadi maju, itu buktinya," tuturnya.

'Dibekasi ini kalau ada Bekasi Utara yang di mungkinkan...ya di mungkinkan karena ada banyak figur-figurnya ada Bu Sikom ada Tebaas tau Tebaas,,teman dang Sarjan..itu di mungkinkan kenapa...cikal bakal suatu daerah yang terkonsentrasi dalam pengelolaan yang lebih mendalam sehingga saya kalau di mungkinkan harus bertanya...setuju, karena tujuan saya ingin beribadah membangun kemajuan, kemaslahatan, kemakmuran, kenapa kalau ulama beribadah denga syiar islam menjadi guru ngaji dan terus berdakwah...orang yang agamanya dalam, tapi seperti kita-kita ini yang tidak tau tidak jawab, dengan apa kita beribadah..maka kalau jadi pejabat jadilah pejabat yang baik," pungkas Calon Bupati Bekasi, BN Holok Qudratullah SE MSi.

Optimis 80% Meraih Suara di Pilkada Kabupaten Bekasi

Disisi lain Tim pemenangan BN Holik - Faisal sekaligus anggota DPRD Kab.Bekasi dari partai koalisi (Nasdem-Red) yang juga sebagai tuan rumah menguraikan tentang kegiatan tersebut serta pandangannya terhadap sosok Calon Bupati Bekasi BN Holik Qydratullah secara ke Partaian maupun pribadi.

"Secara ke partaian memang kita sudah berkoalisi dan kalau secara pribadi saya melihat kualitas BN Holik ini sudah terjaga dan sudah benar-benar bisa melakukan sebagai ketua DPRD. Dia sudah melakukan beberapa yang sudah di nikmati eksekutif itu, tentunya ya harus disadari oleh eksekutif dan masyarakat itu harus tegas," ungkapnya.

Mustakim menilai sosok seperti BN Holik dan Faisal adalah para tokoh yang memiliki track record jelas dan mumpuni di dalam mengelola kepemerintahan berdasarkan berbagai pengalaman di bidang pengawasan kepemerintahan maupun

"Menurut penilaian saya BN Holik ini memangadalah tokoh Bekasi yang memang sudah waktunya beliau ini memimpin karena di wakili juga pak wakilnya BN Holikini, beliau ini dari PKS ini kita lihat memang sudah pernah menjabat di DPRD Provinsi, tentunya dengan Visi dan Misi yang kita akui bahwa kita ketahui beliau itu sangat membantu masyarakat kabupaten bekasi. Ada beberapa dorongan yang tertinggal pada zamannya pak Sa'dudin hari ini di dorung kembali oleh Visi-Misi beliau, itulah yang membuat kami tertarik," ungkapnya.

"Secara pribadi pada sosok BN Holik dan Faisal ini adalah tokohKabupaten Bekasi yang memikirkan Kabupaten Bekasi," imbuhnya.

Komparasi dengan para kandidat lain yang turut berkontestasi dalam Pilkada Kabupaten Bekasi 2024.

"Saya rasa pak BN Holik lebih berkualitas dari yang lain, berdasarkan beliau sudah  memimpin menjadi anggota DPRD dan bahkan dia menjadi ketua DPRD dan saya melihat beliau di Partai Gerindra ini memang beliau sangatlah...ketok palunya pada waktu itu di nikmati juga oleh eksekutif," jelasnya.

"Akhirnya koalisi kami itu mengharapkan bagaimana caranya mendorong pak BN Holik itu dan pemimpin baru ini di kabupaten Bekasi butuh wajah baru," sambungnya.

Terkait penilaian tersebut hanya bertolok ukur berdasarkan Visi dan Misi saja atau memang termasuk dalam kinerja yang di lakukan oleh BN Holik selam dirinya mengimplementasikan jabatannya sesuai dengan Tupoksinya.

"Kinerja dan Visi -Misi beliau itu sangatlah terang, sangatlah menyatu dan memang saya lihat Visi-Misi beliau itu untuk Kabupaten Bekasi dan kinerjanya itu sangat tegas sebagai Ketua DPRD pada masanya itu. Apalagi dia meninggalkan masa jabatan dia menjadi anggota Propinsi. Saya rasa beliau itu sangat tertantang dan sangat luar biasa dengan meninggalkan jabatan dia sebagai anggota dewan provinsi untuk menjadi Bupati Bekasi, Kalau untuk masuk kualifikasi beliau sudah sangat dan beliau memang sosok itu dan sangat pantas untuk bertanding di kontestasi Kabupaten bekasi ini," papar Mustakim.

"Dan saya sangat optimis pada BN Holik ini dapat meraih suara sebanyak 80 % di Pilkada Kabupaten Bekasi ini...optimis," tutup Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Nasdem, Mustakim SH.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Calon Bupati Bekasi BN Holik Qudratullah, Anggota DPRD Jabar oartai Nasdem, Siti Komariah, Ketua Relawan Tebas beserta Jajarannya, 100 tokoh masyarakat Desa Satria Jaya dan Kecamatan tambun Utara serta para simpatisan.

(Joggie Lambretta) IT

Kecamatan Tamara Gelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Dalam Pilkada 2024 Tingkat Kecamatan

KABUPATEN BEKASI, IT - Rapat Pleno Terbuka di gelar Kecamatan Tambun Utara terkait "Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Tambun Utara" di ruang Aula Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (11/09/2024) Sore.

Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Tambun Utara beserta Muspika Kecamatan, Ketua PPK, Ketua Panwascam, Perwakilan Polsek Tambun, Perwakilan Koramil, Perwakilan Para Paslon Kontestan, Perwakilan Partai Pendukung, PPS, PKD dengan para jajarannya masing-masing.

Dalam penyampaiannya Camat Tambun Utara menegaskan bahwa kegiatan tentang rapat pleno tentang data hanya untuk hari ini saja dan setelah ini sudah tidak ada rapat data yang akan di persoalkan lagi oleh para kontestan dan Partai pengusung terhadap pihak KPU (Dalam hal ini PPK dan Panwascam) untuk wilayah Kecamatan Tambun Utara.

"Setelah ini sudah enggak ada rapat-rapat data...jadi kalau mau ribut, sekarang ributnya," tegas Camat Najmudin dengan nada tinggi, sontak membuat gaduh suasana rapat Pleno, .. "Ribut data maksudnya,"sambung Camat berkelakar, membuat suasana bertambah riuh," Bukan berantem," tambahnya.

"Sekarang pengalaman , ketika nanti data sudah keluar, ributnya di hari H, rekan-rekan Partai baru komplain karenakan Kontestan berceloteh..kok data saya enggak masuk, kok saudara saya enggak masuk...berarti ketika rapat Pleno seperti ini berarti enggak jeli, mangkanya rapat terbuka ini kalau bisa rekan-rekan peserta Pemilu mudah-mudahan jeli dalam melihat data pemilih, adakah dari kesesuaian temen-temen yang belum terdaftar..nah ini sekarang sebelum disahkan, apakah ada yang kelewat," tutur Camat Tamara.

Camat Tambun Utara juga membandingkan hasil dan cara kerja para Penyelenggara Pemilu di Indonesia dengan negara lain yang dinilainya sangat jauh berbeda bagaikan Bumi dan Langit.

"Kalau di Amerika pemilih Demokrat dengan pemilih Republik itu sudah terdata...jelas KTAnya, kalau kitakan yaah..temen Partai Politik kan enggak lengkap, ya, PDI langkap? tanya Camat pada perwakilan Partai PDIP," Sampai ke tingkat ranting, ya Wow Muantap pak...pinjem dong," kelakar Camat seraya tertawa,"Di kita itu begitu ya, beradministrasinya bukan menjadi hal yang keseriusan, makanya ributnya selalu di akhir, tapi kalau Partai punya data pembanding, punya data yang kongkrit tentang pemilih..itu enak tuh tiktok kannya, sama penyelenggara sama Panwas sama PPK, lagian kita tidak pernah melakukan itu..kita terimanya rilisnya terima beres, terima beres udah hasilnya...mental calo kita mah..kan gitu, terima beres udah bagi aja yang penting beres udah bagi kursi...delapan enam gitu..akhirnya negara yang merasa diatas angin..itu yang pertama," papar Najmudin.

Lanjutnya," Yang kedua Demokrasi adalah salah satu pilar dari kita bernegara, jadi kalau Demokrasi kita enggakkan  berarti tifdak ada pemimpin, Founding Father kita nyatakan bahwa Demokrasi yang kita lakukan ini adalah Demokrasi yang sekarang pemilihan langsung, itu semenjak reformasi 1988-1999, pemilihan Bupati dan Gubernur sampai Presiden pun langsung..itu kemauan masyarakat kita, dulu dibawah 99 Pemilihan Bupati cukup di DPRD, bahkan banyak Gubernur dan Bupati ditunjuk oleh Presiden...sekarangkan sudah bebas, nah ketika kebebasan di berikan oleh negara sudah kita raih, jagalah Demokrasi ini sebaik-baiknya sekarangpun mohon maaf, ya..saya tahu di berita itu ada 41 kotak kosong, kadangkan biaya Demokrasi itu mahal...Bullshit kalau biaya Pilkada itu enggak pakai uang..mangkanya daripada mereka sia-sia akhirnya kotak kosong sampai 41 jadi tidak asing lagi, 41 kotak kosong inikan berarti absurb...Demokrasi kok tidak ada lawan tandingnya, kalau kalah dengan kotak kosong berarti demokrasi kita belum berjalan dengan baik, berarti tingkat aksessibilitas pemimpin itu tidak diterima oleh masyarakat...nah jangan sampai di Kabupaten Bekasi seperti itu..kita alhamdulilah masih ada 3 Calon yang mau bertarung, yang mau mengorbankan jiwa raganya dan harta bendanya dan keluarganya untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Bekasi ini...siapapun yang menang itulah Pemimpin kita," beber mantan Lurah Bahagia itu.

"Kita jaga Demokrasi khususnya di Tambun Utara sara kondusif, sara elegan, tadi saya lihat Ketua PDI, Ketua PKB dan Nasdem ongkoh-ongkoh aja dia kongkow, masyarakat mah disuruh berantem...dia mah kongkow-kongkow betiga-tiga, ya orang-orang Partai mah kongko itulah negara kita gitu," terangnya.

"Yang terakhir, kita Pemerintah lagi-lagi mensuport setiap kegiatan untuk ke pemiluan apalagi ini Pilkada yang sangkut pautnya ada dengan kami-kami, jangan kita di asumsikan atau anak buah saya atau Desa saya bahwa ngeblok ke salah satu pihak..jangan, mana buktinya...jangan ada tuduh-tuduhan, jangan ada Playing Victim bahasa kerennya..ini ada Panwas, jadi jangan seolah-olah kita ini milik salah satu kelompok, kita ini Pemerintah berada di tengah-tengah netral, kita akan mensuport habis jalannya Pikada Pilgub ini berjalan dengan baik dengan sukses, Demokrasi niscayakan kemenangan mayoritas terhadap minoritas...ketika mayoritas menang yang minoritas nunggu lima tahun lagi bertanding," tuturnya.

"Nah kita Pemerintah garda terakhir, apalagi TNI-Polri gak punya hal pilih..gak bisa dia..kalau saya (Camat-Red) masih ada. Hak pilih TNI-Polri gak boleh kalau istrinya boleh jadi jangan di jauhin juga Polisi itu anaknya tiga lagi..begitu, nah Pemerintah terdiri dari Muspika ini ada TNI, ada Polri, ada Pemerintahan Desa , ada BPD, ada KUA dan yang lainnya itumah cuma suport aja, jangan kita saling stigma bahasa kerennya Cawe-cawe salah satu calon, kadang ada yang mancing-mancing...bapak kemana?, saya mau ke Proyek, saya mau ke Tambun, jadi jangan kita di pancing-pancing, di tanya-tanya...kita On The Track. Kita buktikan kemaren Pilpres kita enggak pernah mengintervensi Penyelenggara kiri-kanan ataupun temen-temen Partai. Kita lurus-lurus aja, ya, selamat berprenoria , berdemokrasi ria mudah-mudahan Tambun Utara kondusif sampai selesai pemilihan," tutup Camat Tamara, Najmudin.

Pengawasan Perubahan Data Dan Cari Aman

Sedangkan Ketua Panwas Tamara mengatakan dalam penyampaiannya bahwa," Hari ini di Bawaslu sedang rapat terkait dengan sengketa daftar pemilih, lagi rapat itu kita sudah persiapan artinya memang dasar dari Bawaslu itu adalah bukan lagi melakukan penindakan yang lebih maju tapi lebih memajukan bagaimana pencegahan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang ada di Pemilu," ungkap Yatin.

"Saya sekali lagi cuma mau mengingatkan atau memberi saran kepada PPK dalam sambutan saya ini mohon izin buat PPK. Adapun saran perbaikan yangkami maksud adalah selaku teguran, ini beda dengan rekomendasi...jadi ketika kita merekomdasi nanti itu ada aturan yang memang di langgar, tapi ini saran perbaikan...mungkin kita untuk mencegah terjadinya pelanggaran," sambungnya.

"Yang pertama itu terkait dengan tanggapan, beberapa tanggapan dari masyarakat tolong di akomodir dan tentunya temen-temen Partai peserta bisa memahami persoalan-persoalan ketika tadi Pak Camat singgung terkait dengan tetangganya kaga ke pilih atau kaga  masuk di data pemilih. Nih saya harapkan agar bisa berkoordinasi juga ke Panwas biar sama-sama kita bantu untuk di masukkan ke daftar pemilih," ucapnya.

"Yang kedua terkait dengan pemetaan dan saya harapkan temen-temen terkait dengan pemetaan TPS saya harapkandari PPS bisa memberikan titik koordinasi untuk TPS...itu temen PPK saya harapkan itu karena pertama kita tadi itu pemetaan. Pemetaan kerawanan baik kerawanan banjir atau bencana dan lainnya yang kedua itu, yang ketiga itu terkait dengan artinya transparansi temen-temen sebagai Penyelenggara. Adapun bukan berarti selama ini belum transparan temen PPK atau PPS, alhamdulilah kami merasakan transparansi yang luar biasa. Tapi untuk dalam hal ini kami memberikan saran itu ya mungkin ketika nanti pelaksanaan untuk rekap nanti ada tanggapan-tanggapan dari temen-temen PKD ya silahkan dan saya mohon maafapabila dalam hal pelaksanaan pengawasan di DPSHP ini kurang maksimal," tuturnya.

"Ya karena lagi-lagi tahapan di pemutahiran data ini selalu berubah-ubah...ya memang saya juga sudah berkoordinasi dengan PPK dan tidak lain dan tidak bukan hasilnya memang kita singkronkan hampir selalu berselisih sedikit, karena tadi itu ada faktor dan laporan juga di temen-temen PKD ada yang meninggal, saya minta sih tolong di foto juga batu nisannya selain informasi yang ada, tapi memang betul ampe kita dapet informasi ini, ya artinya temen-temen PKD ini terbuktikan dia bisa ketika ada yang meninggal langsung di informasikan secara foto ditempat kejadian orang yang meninggal. Jadi jelas temen-temen PKD tidak membohongi kami di tingkat Kecamatan dan yang kedua juga temen PKD selalu berkoordinasi dengan PPS. Alhamdulilah hubungan selama ini tidak ada masalah, jadi di bawah aman diatas lebih aman lagi kita...jadi kita sama-sama cari aman," tandas Ketua Panwascam, Yatin.

Rapat DPSHP Dan Peningkatan Partisipasi Pada Pilkada 2024

Sementara Ketua PPK Tamara menerangkan dalam penyampaiannya, bahwa,hasil rapat pleno terbuka DPSHP sebagai modal dasar dan acuan bagi DPT.

" Sesuai dengan PKPU Nomor 2 Th 2024 tentang  tahapan dan jadwal bahwa di tentukan pada tanggal 11 September 2024  atau hari ini yaitu Rekapitulasi Terbuka Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan.Rapat Pleno terbuka DPSHP ini nanti sebagai modal, sebagai dasar, sebagai acuan untuk penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang akan di langsungkan pada tanggal 14 September nanti di KPU Kabupaten Bekasi. Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor.799 tentang penyusunan daftar pemilih bahwa DPSHP ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan-tahapan Pilkada 2024, harapan besar saya bahwa, apa yang sudah temen-temen PPS lakukan ini menjadi data yang berkualitas data yang komprehensif, data yang bisa di pertanggungjawabkan pada saat Pilkada nanti sehingga berkolerasi pada tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Tambun Utara," ujar Hermawan.

Ia juga berharap bahwa, apa yang telah PPK kerjakan dapat meningkatkan  animo masyarakat untuk berpartisipasi didalam menyemarakkan Pilkada 2024 Kabupaten Bekasi umumnya dan Kecamatan Tambun Utara khususnya.

"Karena berbicara Pilkada, kita Tambun Utara umumnya Kabupaten Bekasi punya PR terkait dengan tingkat partisipasi, kalau di Pemilu kemaren Kabupaten Bekasi memiliki partisipasi masyarakat sekitar 80%, Pilkada 2017 terakhir itu tingkat partisipasi se Kabupaten Bekasi hanya 61%, artinya ini menjadi tantangan bagi kita sebagai Penyelenggara bahwa, kenapa di Pemilu tingkat partisipasi tinggi sedangkan di Pilkada tingkat partisipasi sangat rendah, begitu," ungkap Ketua PPK Kecamatan Tamara.

"Nah harapan saya kedepannya bahwa, apa yang kita tetapkan hari ini, apa yang sudah kita kerjakan hari ini, itu bisa menjadi peningkatan partisipasi masyarakat khususnya Kecamatan Tambun Utara pada Pilkada 2024 nanti," pungkas Hermawan.

(Joggie) IT