Botram SMPN 04 Tamsel, Sosialisasi Narkoba BNK Bekasi : Awas!, Siswa Terkontaminasi Narkoba Dapat Mencoreng Reputasi Guru Dan Sekolah

KABUPATEN BEKASI, IT - Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Bekasi turut serta dalam memberikan edukasi dengan mensosialisasikan akan bahaya Narkoba termasuk bagaimana cara memahami, mengenali dan dampak yang dirasakan serta penangulangannya  kepada para pelajar, para guru dan Orang Tua Siswa yang hadir di Sekolah SMPN 04 Jatimulya Tambun Selatan, pada Rabu (15/1/2925).

Bidang Pencegahan BNK Kabupaten Bekasi dalam penyampaiannya memaparkan bahwa," Botram Sekolah merupakan giat pelayanan terhadap sekolah atas beberapa kebutuhan para pelajar dalam kegiatan belajar termasuk mengatasi terhadap berbagai persoalan yang di hadapi sekolah. salah satunya adalah mengedukasi terkait dengan pemahaman akan bahayanya narkoba serta pengenalan jenis-jenis narkoba berikut dampak dan cara penangulangannya," papar Susilo Budianto.

Menurutnya yang juga sebagai narasumber dalam giat tersebut menyampaikan bahwa sehebat apapun Sekolah bilamana ada diantara anak didiknya yang terkontaminasi Narkoba maka akan mencoreng nama baik sekolah maupun para guru bahkan Kepala Sekolahnya.

"Ini sangat krusial, sebab bila anak didik terkontaminasi Narkoba sudah tentu akan dapat merusak dan mencoreng nama baik para pendidiknya termasuk Kepala Sekolah siswa yang terkontaminasi dan bahkan reputasi Sekolah tersebut akan menurun," ungkap Bidang Pencegahan BNK Kabupaten Bekasi.

Terkait dengan dampak yang di timbulkan dari siswa yang terkontaminasi Narkoba di tegaskannya bahwa akan sulit disembuhkan.

"Perlu diketahui bahwa, bilamana orang yang sudh terkontaminasi  Narkoba tidak akan sembuh, yang ada hanya pulih dan tidak normal kembali," tegasnya.

Bidang Pencegahan BNK Kabupaten Bekasi menghimbau kepada para Pelajar SMPN 04 Jatimulya Tambun Selatan agar jangan sekali-kali mendekati Narkoba

"Maka diharapkan dengan adanya pemahaman akan bahaya Narkoba para Pelajar SMPN 04 Jatimulya Tambun Selatan dapat terhindar dari Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba," tandasnya.

Diakhir penyampaian Bidang Pencegahan BNK Kabupaten Bekasi terhubung dengan kehadiran Wakil Bupati Bekasi terpilih periode 2025 - 2030 dr. Asep Surya Atmaja dalam kegiatan tersebut. 

"Semoga dengan kehadirannya, untuk kedepan giat Botram Sekolah semakin meningkat dan lebih baik lagi,"ungkap Susilo Budianto.

Kegiatan tersebut di hadiri Para Murid, Para Guru dan Kepala Sekolah, Ketua dan para Komite Sekolah serta sejumlah Pejabat termasuk ketua KORMI Kabupaten Bekasi yang juga sebagai Wakil Bupati Bekasi terpilih periode 2025 - 2030 dr. Asep Surya Atmaja. 

(Erick) IT

Selvi Gibran Rakabuming Raka Lantik Tri Tito Karnavian Sebagai Ketua Harian Dekranas Periode 2024-2029 di Gedung II Istana Wakil Presiden

JAKARTA, IT – Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Ibu Selvi Gibran Rakabuming melantik para pengurus Dekranas masa bakti 2024-2029. Dalam kesempatan itu, Ibu Wakil Presiden (Wapres) Selvi Gibran Rakabuming melantik Tri Tito Karnavian sebagai Ketua Harian Dekranas. Pelantikan berlangsung di Gedung II Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta, Senin (13/1/2025).

Dalam sambutannya, Ibu Selvi menyampaikan arahan kepada seluruh pengurus Dekranas untuk mengawal misi pemeritahan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia Maju, salah satunya melalui kriya dan wastra nusantara. Pada masa bakti lima tahun ke depan, para pengurus Dekranas akan memayungi dan membina para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Tanah Air untuk terus berkembang dan berdaya saing.

Sektor UMKM telah lama menjadi salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen menjadikan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi. Tidak hanya di jajaran para menteri, komitmen ini pun dilaksanakan oleh Solidaritas Perempuan Untuk Indonesia (SERUNI) Kabinet Merah Putih. Organisasi yang beranggotakan para pendamping menteri maupun kepala lembaga negara ini turut mendukung dan berperan dalam menyukseskan program Kabinet Merah Putih.

“Mari kita satukan langkah bersama dan memperkuat kolaborasi dan sinergi kita. Tentunya untuk membantu mewujudkan cita-cita besar Bapak Presiden Prabowo, untuk membawa Indonesia menjadi negara maju sesuai Asta Cita yang telah beliau canangkan,” tutur Ibu Selvi.

Di bawah kepemimpinannya, Ibu Selvi menyampaikan, Dekranas dapat menjangkau lebih luas lagi perajin Indonesia, hingga pulau terluar. Dengan demikian, kemajuan UMKM dapat dirasakan tidak hanya di kota-kota besar.

“Semoga di daerah, apalagi yang daerah-daerah terpencil yang kemarin belum sempat atau tidak kita kunjungi, atau masih belum kita sentuh, ini nanti menjadi prioritas untuk program-program ke depannya Dekranas. Di daerah-daerah yang belum kita kunjungi, belum kita sentuh itu nanti menjadi prioritas yang akan kita genjot bersama untuk UMKM-nya sehingga UMKM-UMKM kecil ini bisa sama-sama naik kelas,” imbuh Ibu Selvi.

Dirinya berharap, nantinya para pengurus Dekranas Pusat dapat berkoordinasi dengan setiap Ketua Dekranas di provinsi maupun kabupaten/kota. 

“Sehingga dari kota itu maupun di provinsi, mereka bisa menggerakkan perajin-perajin kecil yang ada di setiap daerah mereka,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Ibu Selvi juga menekankan bahwa selain di dalam negeri, produk UMKM Indonesia juga banyak diminati di mancanegara. Karena itu, ia mendorong terciptanya ide-ide kreatif yang dapat memperluas pasar produk UMKM Indonesia di luar negeri.

“Ke depannya periode lima tahun ini kita bisa terus membawa UMKM kita pameran-pameran di luar negeri. Itu kenapa ada bidang yang khusus untuk standarisasi hubungan dengan luar negeri itu karena saya ingin ke depannya UMKM Indonesia bisa dibawa, dikenalkan ke banyak negara lagi,” urainya.

Menutup sambutannya, Ibu Selvi mengimbau seluruh pengurus Dekranas masa bakti 2024-2029 untuk langsung aktif bekerja dan menyusun program-program yang akan dilaksanakan.

“Kita inovasikan lagi ide-ide yang baru lagi dengan semangat yang baru. Semoga program-programnya bisa terlaksana dan semakin menyentuh ke UMKM kita. Yang tentunya harus ada yang mengenai pengembangan kapasitas SDM itu juga sangat perlu, pendampingan seperti yang sudah saya sampaikan, peningkatan literasi digital, serta perluasan akses pasar, dan juga pembiayaan ini yang juga perlu. Dan untuk itu, akhir kata saya berharap seluruh pengurus Dekranas Pusat ini bisa untuk langsung aktif bekerja,” pungkasnya.

Sebelumnya, pada Rabu (11/12/2024), telah dilakukan serah terima jabatan dari Ketua Umum Dekranas masa bakti 2019-2024 Ibu Wury Ma’ruf Amin kepada Ibu Selvi Gibran Rakabuming di Rumah Kriya Nasional, Jalan Andara Raya Nomor 1000, Jakarta. Pada kesempatan ini, Ibu Wury Ma’ruf Amin meyakini, di bawah kepemimpinan Ibu Selvi Gibran Rakabuming, Dekranas akan meneruskan kiprahnya dalam memajukan industri kriya nusantara.

"Semoga Dekranas terus maju, dan kita semua selalu diberikan kemampuan mengembangkan kerajinan Indonesia," tutup Istri Wapres ke-13 tersebut.

(Irfan) IT

Program Makan Bergizi Gratis, Wamendagri Desak Pemkot Cilegon Libatkan UMKM, Bima Arya : Jadi Awasi Semua, Harus Ada Dampak!

JAKARTA, IT – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengimbau Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon agar melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dalam melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ini terutama dalam memenuhi kebutuhan dapur MBG agar dapat berdampak terhadap perekonomian daerah setempat.

Bima menegaskan, hal ini penting mengingat target program MBG tak hanya meningkatkan gizi anak, tetapi juga memperkuat perekonomian daerah. Adapun harga setiap porsi MBG disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

“Itu [dampak terhadap perekonomian daerah] yang sangat penting. Jadi tolong diawasi juga semua, program ini harus ada dampaknya bagi Cilegon, bagi kesejahteraan Cilegon, ekonomi Cilegon,” ujarnya di hadapan awak media usai memimpin Focus Group Discussion (FGD) bersama Wali Kota Cilegon Helldy Agustian di Aula Sekda II, Kompleks Kantor Wali Kota Cilegon, Banten, Jumat (10/1/2025).

Lebih lanjut, Bima meminta Pemkot Cilegon melalui dinas terkait mempelajari secara detail model kerja sama pelaksanaan MBG. Dia menyebutkan beragamnya model kerja sama di berbagai daerah, seperti bermitra dengan swasta dan yayasan.

“Ada yang mungkin bisa didanai oleh APBD, ada yang sepenuhnya dikelola oleh pusat. Jadi tolong dipelajari itu,” jelasnya.

Bima menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan berbagai program prioritas, termasuk MBG. Program lainnya yang tak kalah penting yaitu membangun kedaulatan pangan. Program yang disusun pemerintah pusat, kata Bima, harus diselaraskan oleh pemerintah daerah (Pemda).

“Harus nyambung dengan apa yang dikerjakan oleh teman-teman di daerah, termasuk Cilegon,” terangnya.

Dirinya menilai, selama lima tahun terakhir, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian telah melaksanakan tugas dengan baik. Kemendagri mengapresiasi berbagai capaian Kota Cilegon selama masa kepemimpinan Helldy Agustian. Bima berharap, ke depan Wali Kota Cilegon terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 bisa bekerja sama dengan Kabinet Merah Putih untuk bersinergi membangu Kota Cilegon lebih baik.

(Irfan) IT

Ditjen Dukcapil Kemendagri Rilis DKB Semester 1 Tahun 2024, Tercatat 128.381.663 Jiwa Penduduk Indonesia Berstatus 'Belum Menikah'

JAKARTA, IT - Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester I tahun 2024 yang dirilis oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri memberikan gambaran menarik mengenai status perkawinan penduduk Indonesia. Dari total 282.477.584 jiwa penduduk Indonesia, sebanyak 128.381.663 jiwa tercatat berstatus belum kawin, atau yang biasa disebut belum menikah. Angka ini setara dengan 45 persen dari total populasi, mencerminkan tren sosial yang berubah di kalangan masyarakat, terutama di generasi muda.

Plh. Dirjen Dukcapil, Handayani Ningrum, menyampaikan bahwa data ini bukan hanya angka statistik, tetapi merupakan representasi penting dari dinamika sosial yang terjadi di Indonesia saat ini. "Perubahan pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda, membuat banyak dari mereka memilih menunda pernikahan untuk fokus pada pendidikan, karier, dan pengembangan diri," jelas Handayani, dikutip pada Senin (6/1/2025).

Selain angka lebih dari 128 juta penduduk yang belum menikah, data tersebut juga mencatat bahwa 136.097.369 jiwa telah menikah, 5.049.369 jiwa berstatus cerai hidup, dan 12.949.183 jiwa cerai mati. Jumlah ini menunjukkan bagaimana status perkawinan penduduk Indonesia terus berkembang sesuai dengan dinamika kehidupan sosial dan budaya.

Handayani menambahkan bahwa data kependudukan yang dihasilkan oleh Ditjen Dukcapil sangat penting untuk perencanaan kebijakan pemerintah. 

"Dengan basis data yang akurat, pemerintah bisa merancang program-program yang relevan, baik dalam sektor pendidikan, ekonomi, maupun kesejahteraan sosial," ujarnya.

Data kependudukan menjadi landasan bagi berbagai program nasional, mulai dari perencanaan keluarga hingga kebijakan pengembangan sumber daya manusia.

Menurut Handayani, banyaknya jumlah penduduk yang belum menikah ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Banyak negara lain juga melihat tren yang serupa, di mana pernikahan tidak lagi menjadi prioritas utama pada usia muda. Generasi saat ini cenderung lebih menekankan pada kemandirian, pendidikan, dan karier sebelum memutuskan untuk menikah.

Dari sudut pandang sosial, tingginya angka penduduk yang belum menikah juga dapat diartikan sebagai peluang besar bagi pengembangan potensi sumber daya manusia. Penduduk usia produktif yang belum menikah ini sering kali fokus pada pengembangan keterampilan dan peningkatan pendidikan. "Ini adalah aset besar bagi bangsa. Mereka adalah angkatan kerja yang bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi," tambah Handayani.

Selain itu, Handayani menekankan pentingnya memastikan bahwa pencatatan status perkawinan di Indonesia selalu diperbarui dan akurat.

“Administrasi kependudukan yang baik adalah fondasi untuk layanan publik yang berkualitas. Setiap individu perlu memastikan bahwa data pribadinya terdaftar dan valid, termasuk status perkawinan,” katanya.

Dukcapil juga terus mendorong masyarakat untuk melakukan pembaruan data kependudukan secara rutin. 

“Kami terus berupaya memberikan kemudahan dalam layanan pencatatan sipil, baik secara langsung maupun melalui layanan digital. Masyarakat bisa memperbarui status perkawinan, alamat, dan data lain melalui sistem yang kami sediakan,” terang Handayani.

Dalam konteks pembangunan nasional, data kependudukan yang akurat menjadi dasar dalam menyusun berbagai kebijakan strategis.

"Pemerintah memerlukan data yang up-to-date untuk merancang program yang tepat sasaran. Data ini akan mendukung perencanaan, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, hingga perumahan bagi generasi muda yang belum menikah," tegas Handayani.

Dengan lebih dari 128 juta penduduk yang belum menikah, Indonesia memiliki potensi besar untuk mendorong transformasi sosial dan ekonomi. Generasi muda yang mandiri, terdidik, dan inovatif menjadi kunci dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. 

“Kami berharap, dengan adanya data ini, kita semua bisa lebih memahami kondisi sosial masyarakat Indonesia dan bersama-sama merancang kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Handayani.

Data ini bukan hanya sekadar angka statistik, tetapi cerminan dari perubahan sosial yang terjadi di Indonesia. Bagi pemerintah, hal ini adalah tantangan sekaligus peluang besar untuk memastikan bahwa setiap penduduk, baik yang sudah menikah maupun belum, mendapatkan akses yang sama terhadap layanan publik yang berkualitas. 

(Irfan) IT

Puluhan Pelaku Diringkus Serta Ratusan Mesin Judi Jackpot Dan Sabu Diamankan, TNI-Polri Gerebek Sarang Judi Dan Narkoba di Langkat

SUMATERA UTARA, IT– Aparat gabungan TNI-Polri berhasil menggerebek sejumlah lokasi yang diduga menjadi pusat transaksi dan penggunaan narkoba di enam titik wilayah Langkat, Sumatera Utara, Kamis (19/12/2024). Operasi besar-besaran ini melibatkan 280 personel gabungan dari Kodam I/Bukit Barisan dan Polda Sumut, dipimpin langsung oleh Kasdam I/BB dan Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut.(01/01/2025).

Dalam keterangannya Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut memaparkan kronologi peristiwa tersebut bahwa," Penggerebekan dimulai dari bedeng-bedeng di Dusun VII Tanjung Pamah, Desa Namourube Julu, Kecamatan Kotalimbaru, Kabupaten Deli Serdang. Di lokasi ini, aparat menemukan barang bukti berupa ratusan mesin judi jackpot, narkoba jenis sabu beserta alat hisapnya, ganja, dan puluhan kendaraan bermotor yang diduga terkait aktivitas ilegal. Puluhan orang yang diduga terlibat sebagai pengguna maupun pengedar narkoba turut diamankan," papar Kombes Pol. Yemi Mandagi, pada Rabu (01/01/2025).

"Operasi berlanjut ke Jalan Binjai, Desa Emplasmen Sei Bingai, Kabupaten Langkat. Di lokasi ini, tim gabungan kembali mengamankan puluhan terduga pelaku dengan barang bukti serupa, termasuk narkoba jenis sabu, ganja, berikut alat hisap narkoba (bong)," imbuhnya.

"Usai penggerebekan," sambungnya," Tim gabungan langsung memusnahkan bedeng-bedeng tersebut dengan cara dibakar, agar tak lagi digunakan untuk transaksi maupun tempat menggunakan narkoba. Seluruh barang bukti yang telah disita diserahkan kepada Polda Sumut untuk proses penyelidikan lebih lanjut."

"Sementara para terduga pelaku, termasuk seorang oknum anggota TNI, akan menjalani proses hukum. Oknum TNI tersebut kini telah diamankan oleh Pomdam I/Bukit Barisan untuk diproses sesuai ketentuan hukum militer," tandas Kombes Pol. Yemi Mandagi.

Dalam keterangan peristiwa yang sama di lokasi berbeda, Kasdam I/BB menehaskan bahwa," Operasi ini merupakan langkah tegas dan tanpa kompromi dari TNI-Polri dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba, khususnya di wilayah Sumatera Utara," tegasnya, (01/01/2025).

"TNI-Polri menegaskan komitmennya untuk terus memberantas jaringan narkoba demi terciptanya lingkungan yang aman, bersih, dan bebas dari ancaman narkotika, khususnya untuk melindungi generasi muda Indonesia," pungkas Brigjen TNI Arif Hartoto.

(Ucok) IT

Polres Pelabuhan Makassar Musnahkan Barbuk Shabu 3,1 Gr Dan Ganja 3,2 Gr, Terapkan Restorative Justice Dalam Kasus Pelaku Dibawah Umur

SULSEL, IT - Polres Pelabuhan Makassar mengambil langkah strategis dengan memusnahkan barang bukti narkoba berupa shabu seberat 3,1 gram dan ganja 3,2 gram. Barang bukti ini berasal dari kasus yang melibatkan pelaku di bawah umur, di mana pendekatan restorative justice diterapkan sebagai wujud empati terhadap masa depan generasi muda, Selasa (31/12/2024).

Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Restu Wijayanto, menegaskan bahwa langkah ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum tetapi juga memberikan kesempatan kedua bagi pelaku muda untuk menjalani rehabilitasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang mewajibkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

"Pendekatan ini adalah bentuk keseimbangan antara hukum dan kemanusiaan. Kami tidak ingin generasi muda terjebak lebih dalam di lingkaran kejahatan. Rehabilitasi adalah solusi untuk menyelamatkan masa depan mereka," ujar AKBP Restu Wijayanto.

Selain itu, pemusnahan barang bukti ini menjadi pengingat nyata bahwa narkoba adalah musuh bersama. Polri bersama kejaksaan, pengadilan, dan instansi terkait lainnya berkomitmen memberantas peredaran narkoba sekaligus menyelamatkan masa depan anak bangsa melalui edukasi dan rehabilitasi.

"Kesempatan kedua ini adalah harapan baru bagi anak bangsa yang salah langkah. Kami ingin mereka kembali ke jalan yang benar dan menjadi generasi yang berkontribusi positif untuk negara," tambahnya.

Langkah ini merupakan bukti nyata dari dedikasi Polri dalam melindungi masyarakat sekaligus memberikan perhatian khusus pada pemulihan individu yang tersesat. Dengan pendekatan yang humanis ini, diharapkan generasi muda dapat bangkit dan membangun masa depan yang lebih cerah.

"Mari kita bersama melawan narkoba, menjaga masa depan bangsa, dan memberikan harapan bagi generasi muda untuk kembali menapaki jalan yang benar," pungkas AKBP Restu Wijayanto.

(Andi Baso) IT

Terindikasi Caplok Fasum, Dinas ESDM Provinsi Jateng Dituntut Warga Desa Winong Segera Cabut Ijin Tambang PT. Parama Miguno Bumi

JAWA TENGAH, IT - Karena dinilai warga Desa Winong, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah sudah arogan dan tidak memperdulikan warga sekitar. Sejumlah ratusan warga Desa Winong demontrasi menuntut ijin Pertambangan Galian C PT. Parama Miguno Bumi (PMB) dicabut.

Tuntutan ini disuarakan warga Desa Winong dikarenakan, PT. PMB memutus akses jalan penghubung antar Dukuh di Desa Winong Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Hal ini terkait aktivitas Pertambangan Galian C kegiatan transportasi warga terputus dan terganggu lumpur yang ada.

"Hari ini (red-Senin 30 Desember 2024) kami ratusan warga melakukan aksi unjuk rasa di Lokasi tambang. Aksi ini sebagai bentuk keluhan dan protes atas tercaplok-nya fasilitas umum (fasum) jalan yang menghubungkan Dukuh Duren ke Dukuh sekaligus pusat Desa Winong," kata Ridwan Katamso, Juru Bicara aksi warga Winong, Senin (30/12/2024).

Menurut Ridwan dalam orasinya, kondisi jalan rusak parah dan berlubang sangat lebar serta sangat dalam. Hal ini dikarenakan, jalan atau tanah tersebut, turut ditambang atau digali dan diambil material pasir dan padas-nya.

"Tentu sehingga jalan penghubung antar pedukuhan tersebut, sekarang tidak bisa dilalui sama sekali," ucap Ridwan.

Katanya, setelah dilakukan penelusuran, tanah tersebut digali oleh salah satu Perusahaan tambang yang beroperasi di Lokasi tersebut dan memiliki izin WIUP atas nama PT. PMB. Dimana ijinnya keluarkan oleh dinas ESDM Provinsi Jateng.

"Warga Masyarakat setempat menanyakan mengapa sejumlah luas jalan yang sedianya dipakai untuk fas jalan penghubung antar dukuh ini, bisa diterbitkan izin penambangan. Tentu saja hal ini sangat merugikan, karena mengganggu aktivitas warga dengan matinya akses jalan," jelas Ridwan.

Selain itu lanjutnya, perusakan fasum jalan penghubung tersebut, diketahui PT. PMB juga melakukan pematokan jalan tambang. Yang mana sedianya dipakai untuk akses angkutan hasil tambang bersama-sama dengan sejumlah perusahaan tambang lainnya yang juga beroperasi di areal desa Winong.

"Sejumlah perusahaan tambang lainnya juga terlihat terganggu aktivitas pengangkutan hasil tambangnya. Aksi pematokan ini terpantau diduga terjadi atas prakarsa dan bekingan oknum anggota Polri berpangkat Kompol dengan inisial FSP. Oknum kepolisian ini adalah ayah dari pemilik PT. PMB," ungkap Ridwan.

Dengan munculnya persoalan seperti tersebut di atas, Ridwan Katamso bersama ratusan warga Desa Winong yang melakukan aksi unjuk rasa. Ia bersama warga lainnya menyampaikan tuntutan kepada pemerintah atau instasi yang berwenang supaya bertindak tegas dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada Aparat Penegak Hukum (APH) supaya memastikan pertanggungjawaban PT. PMB dapat mengembalikan fungsi jalan sebagai fasum jalan penghubung antar dukuh di Desa Winong.

2. Kepada Kadiv Propam POLRI supaya memeriksa Oknum Polisi berpangkat Kompol dengan inisial FSP yang diduga memback-up dan terlibat langsung melakukan tindakan pematokan tanah. Dimana sedianya dipakai bersama-sama untuk mengangkut hasil tambang dari semua penambang yang sah. Sesuai lokasi pada koordinat yang sama di Desa Winong, sesuai perijinan yang ada.

3. Kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah supaya meninjau ulang keabsahan dan kelengkapan izin yang dimiliki oleh PT. PMB yang melakukan pematokan tanah untuk akses jalan tambang bersama, dan melakukan penggalian tanah fasilitas umum jalan penghubung antar dukuh di Desa Winong Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Jawa Tengah.

"Aksi demonstrasi ini kita lakukan dengan damai. Kami warga Desa Winong berharap kepada Pemerintah Provinsi Jateng dan DPRD Propinsi Jateng, serta Pemerintah Kabupaten Kendal dapat memperhatikan dan menindaklanjuti tuntutan warga," pungkas Ridwan. 

(Budiman) IT